Ketahanan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat.
Menurut Airlangga, hal ini terlihat dari berbagai indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 5 persen, inflasi pada Maret 2025 yang terkendali di 1,03 persen (yoy), serta rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang mencapai 27 persen.
“Seperti yang sudah saya sampaikan, Dana Pihak Ketiga (DPK) kita berada di atas 5 persen dan penyaluran kreditnya lebih dari 10,42 persen. Selain itu, likuiditas perbankan terjaga dengan loan to deficit ratio mencapai 88,92 persen, dan capital adequacy ratio berada di tingkat 27 persen. Dengan demikian, perbankan kita tetap kuat saat ini,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa.
Dalam presentasinya, Airlangga menyoroti tekanan eksternal yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik global, proteksionisme perdagangan AS, serta pengetatan kebijakan moneter oleh sejumlah negara maju.
Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS menjadi pemicu tambahan yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan dunia.
Setelah penerapan kebijakan tarif resiprokal tersebut, timbul dampak seperti gejolak pasar keuangan global yang ditandai dengan fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang, hingga gangguan perdagangan dunia yang mempengaruhi rantai pasok global.
Untuk merespon situasi ini, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil berbagai langkah strategis, termasuk melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis.
Salah satu jalur negosiasi ini adalah dengan merevitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).
Pemerintah juga berencana melakukan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui pelonggaran TKDN di sektor teknologi informasi dari AS, serta evaluasi pembatasan dan pelarangan barang ekspor impor.
Selain itu, Pemerintah akan menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agrikultur seperti kedelai, peralatan mesin, LPG, LNG, dan migas oleh Pertamina.
Langkah berikutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau non-fiskal untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.
Menko Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa produk ekspor unggulan Indonesia seperti pakaian dan alas kaki memiliki potensi besar untuk menembus pasar.
Hal ini disebabkan oleh tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Vietnam (46 persen), Bangladesh (37 persen), dan Kamboja (49 persen).
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan AS melalui peningkatan impor barang dari AS.
“Dengan surplus yang kecil dan ketergantungan yang rendah, Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dan strategis untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan AS,” ujar Airlangga.
Ke depan, berbagai kebijakan jangka menengah telah disiapkan Pemerintah, mulai dari penciptaan lapangan kerja melalui penguatan industri padat karya, optimalisasi DHE SDA (devisa hasil ekspor sumber daya alam) dan implementasi kegiatan usaha bank emas, hingga membuka peluang pasar sebesar 83 persen dalam perdagangan global.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa meskipun kebijakan tarif tersebut menjadi tantangan bagi perekonomian, seluruh pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut.
Dia menilai bahwa kebijakan peningkatan tarif yang dilakukan oleh negara-negara ekonomi terkuat dapat menimbulkan ketidakpastian dunia.
“Selama bertahun-tahun saya sudah mengingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan tujuan berdiri di atas kaki kita sendiri,” terang Presiden RI Prabowo Subianto.
