Demokrat Berkomitmen Selesaikan Lima Pansus untuk Jakarta yang Lebih Baik
Kami ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal-hal mendasar
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Fraksi Partai Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna mendalami berbagai permasalahan Ibu Kota yang belum terselesaikan, mulai dari parkir liar, utilitas yang berantakan, hingga pengelolaan aset daerah yang terabaikan.
“Pansus bukan hanya formalitas. Kami ingin menghasilkan produk legislasi yang nyata, terutama dalam menangani masalah klasik Jakarta,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, di Jakarta, Sabtu.
Ali menyatakan, Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.
Pembentukan pansus ini dianggap sebagai langkah serius legislatif dalam mendorong perubahan nyata, bukan sekadar isu musiman.
Perhatian utama tertuju pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Penataan kabel dan utilitas bawah tanah selama ini dianggap setengah hati, dengan kabel menjuntai sembarangan dan tiang-tiang berdiri tanpa koordinasi, serta sistem jaringan yang belum terintegrasi.
“Penataan utilitas bukan hanya tentang menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang terhubung dan tertata rapi. Kami ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal yang paling mendasar,” ujarnya.
Ia berharap, adanya Pansus ini dapat mendorong sistem SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang tidak hanya rapi, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang terabaikan, tidak terurus, bahkan menjadi beban anggaran karena tidak produktif.
“Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita dapat mengetahui kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” kata Ali.
Ironisnya, menurut data Bapenda, kendaraan operasional milik Pemprov DKI justru menjadi yang paling banyak menunggak pajak. Banyak juga kendaraan dinas yang tidak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.
Sementara itu, Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks: parkir liar yang sudah mengakar. Dari trotoar yang beralih fungsi hingga pendapatan parkir yang “menghilang” entah ke mana.
“Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” ujarnya.
Ali juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain sebagai solusi jangka panjang, perbaikan sistem parkir juga diyakini dapat meningkatkan PAD.
“Jika parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” tambahnya.
Adapun Kelima Pansus yang dibentuk mencakup Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa kerja Pansus harus diarahkan untuk menghadirkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.
“Ini kesempatan kita untuk membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tetapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” katanya.
