Gubernur Sulawesi Selatan Dorong Peninjauan Ulang Proyek Tambang Emas di Luwu
Kami akan menyurati Presiden untuk meminta evaluasi ulang terkait izin tambang di Luwu. Pertama tentang siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya,
Makassar (BERITA HARIAN ONLINE) – Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengusulkan agar ada peninjauan kembali terhadap rencana kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas besar, terutama dengan metode tambang terbuka di wilayah Luwu, Sulsel.
Dalam pernyataannya di Makassar, Senin, Andi Sudirman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketidakadilan sosial yang mungkin timbul dari proyek tersebut, yang diperkirakan akan membentuk kubangan besar seperti tambang Freeport di Timika, Papua.
"Kami akan menyurati Presiden untuk meminta evaluasi ulang terkait izin tambang di Luwu. Pertama tentang siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya," ujarnya.
Ia menegaskan, hal ini menyangkut masa depan lingkungan, terutama jika menggunakan metode tambang terbuka dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini juga tidak sesuai dengan arahan Presiden bahwa kekayaan alam lokal harus dikelola oleh pengusaha lokal, bukan perusahaan dari Jakarta apalagi asing," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun kewenangan perizinan tambang ada di pemerintah pusat, sebagai kepala daerah, ia merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari kegiatan tambang berskala besar tersebut.
"Kita semua tahu bagaimana situasi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini," tuturnya.
Menurutnya, perusahaan dari luar yang menikmati hasilnya sementara masyarakat lokal yang menderita baik dari segi ekonomi maupun isu lingkungan. Dirinya khawatir jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama.
"Sekarang saja sudah menjadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketidakadilan serta kurang memperhatikan keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita," ujarnya.
"Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan dari Jakarta apalagi dari luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan," tambahnya.
Andi Sudirman juga menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu.
Menurutnya, pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer.
"Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Presiden mempertimbangkan ulang," jelasnya.
