Kapolri Membeberkan Strategi Penanganan Narkoba di Kepri
Batam (BERITA HARIAN ONLINE) – Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menguraikan langkah-langkah yang diambil pihaknya dalam menangani masalah narkoba di Kepulauan Riau (Kepri).
“Kami telah mendiskusikan bagaimana membangun kampung madani yang bebas narkoba, dengan melibatkan Polri yang bekerja sama mulai dari tingkat paling bawah seperti kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga berbagai pemangku kepentingan lain untuk secara efektif melakukan pencegahan,” ujar Kapolri saat kunjungan kerjanya di Kota Batam, Kepri, Senin.
Langkah awal yang diambil adalah pencegahan. Selain menciptakan kampung madani yang bersih dari narkoba, Polri juga menyiapkan lokasi rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Kapolri menginginkan agar lokasi rehabilitasi ini tidak hanya berada di tingkat kabupaten, tetapi juga dapat tersebar hingga tingkat kecamatan dengan bantuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan.
“Dengan demikian, pengguna yang melaporkan diri secara sadar kepada polisi untuk direhabilitasi nantinya dapat sembuh total saat keluar,” jelasnya.
Dari sisi penegakan hukum, petugas harus benar-benar selektif dalam mendeteksi apakah pelaku tersebut dapat direhabilitasi, dengan dukungan kuat dari aparat kepolisian dan BNN.
“Dengan asistensi yang kuat dari kepolisian, BNN kemudian memberikan rekomendasi untuk perawatan, sehingga pengguna dapat benar-benar pulih,” tambahnya.
Pada bagian penegakan hukum, upaya dilakukan dengan menempatkan personel kepolisian di lokasi keluar masuk orang dan barang di berbagai pulau di wilayah Kepri.
Mengacu pada fakta bahwa 96 persen wilayah Kepri adalah laut dan hanya empat persen daratan, wilayah ini menjadi jalur transportasi laut yang penting baik secara nasional maupun internasional.
“Kami meminta Polair untuk berkolaborasi dengan KKP dan TNI AL untuk mengawasi jalur-jalur tersebut, agar dapat melakukan penegakan hukum,” kata mantan Kabareskrim Polri itu.
Selain itu, Polri juga merekrut masyarakat dari pulau-pulau terluar dan terpencil, agar tetap ada petugas yang memantau aktivitas di jalur-jalur yang kerap digunakan masyarakat.
“Kami melakukan rekrutmen dan menempatkan personel di wilayah tersebut, sehingga selalu ada petugas aktif yang melakukan pencegahan narkoba. Inilah yang kami siapkan,” tambahnya.
Namun, Kapolri menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan dan distribusi narkoba memerlukan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pusat yang memantau jalur-jalur akses di Kepri.
“Karena Kepri menjadi pintu masuk, ada jalur-jalur internasional yang rawan penyelundupan dengan berbagai modus yang perlu diawasi,” ujar Listyo Sigit.
Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa jaringan narkoba di Kepri berasal dari Malaysia, kemudian dibawa ke Kepri untuk diedarkan ke wilayah lain, seperti dari Pelabuhan Kukup Malaysia ke Tanjung Balai Karimun, dan Pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru ke Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, dan Natuna.
Modus operandi jaringan narkoba mencakup jalur laut dengan kapal atau speedboat secara legal, transaksi di perbatasan Malaysia dan Kepri, serta penyelundupan dalam mesin kompresor dan freezer yang dimodifikasi, dimasukkan ke organ tubuh atau disimpan dalam ember maupun drum oil.
Sejak 2021 hingga Maret 2025, kasus narkotika di Polda Kepri terus meningkat. Pada 2021 ada 329 kasus, 2022 mencapai 341 kasus, 2023 meningkat menjadi 367 kasus, 2024 ada 429 kasus, dan pada 2025 hingga Maret terdapat 177 kasus.
Pada periode 2024 hingga Maret 2025, Polda Kepri berhasil menangkap 884 tersangka.
Salah satu kasus narkotika yang menonjol adalah penangkapan 93,3 gram sabu-sabu di perairan Bintan pada 25 Maret lalu.
