Afghanistan Kembali Menolak Seruan Dunia untuk Pemerintahan Inklusif
Moskow (BERITA HARIAN ONLINE) – Taliban di Afghanistan pada hari Minggu kembali menolak permintaan internasional untuk mendirikan pemerintahan inklusif, dengan alasan bahwa mereka hanya akan mentaati keinginan rakyat.
“Masyarakat Afghanistan akan menangani persoalan dalam negeri karena ini adalah kebutuhan nasional. Permintaan dan saran dari rakyat akan diperhatikan,” jelas juru bicara Afghanistan Zabihullah Mujahid, sebagaimana dilaporkan oleh Tolo News.
Pernyataan ini diberikan Mujahid sebagai tanggapan terhadap permintaan dari para pemimpin Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan dalam Organisasi Negara-negara Turkik (OTS) pada tanggal 21 Mei agar Afghanistan mendirikan pemerintahan yang mencerminkan keragaman etnis di negara tersebut.
Dalam pernyataan bersama, anggota OTS juga mendorong otoritas Afghanistan untuk meningkatkan koordinasi dengan OTS dalam upaya memerangi terorisme.
Menurut Mujahid, Afghanistan berkomitmen kuat untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara Turkik. Afghanistan juga berjanji tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain, ujarnya.
Ia juga mendorong negara-negara anggota OTS untuk “mengakui tanggung jawab mereka terhadap Afghanistan” dalam bentuk dukungan ekonomi, namun tanpa campur tangan dalam bentuk pemerintahan yang sekarang ada.
Di tengah seruan untuk reformasi dari PBB, negara-negara tetangga, dan negara-negara Barat, otoritas Afghanistan tetap teguh dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini.
Pemerintahan Afghanistan saat ini dijalankan sepenuhnya oleh laki-laki, sebagian besar dari etnis Pashtun, yang direkrut dari Taliban yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021.
Sumber: Anadolu
