ALFI Mengajukan Penggunaan Pelabuhan Alternatif untuk Mengurangi Kepadatan di Priok
Bagaimana pelabuhan di Banten dapat dijadikan pilihan sebagai hub internasional untuk kegiatan ekspor dan impor
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) –
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyarankan penggunaan pelabuhan alternatif di luar Tanjung Priok untuk mengurangi kepadatan serta meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan logistik ekspor-impor.
Akbar Djohan, Ketua Umum ALFI, dalam acara Halal Bihalal dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan ALFI di Menara Kadin Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa salah satu pelabuhan yang dapat menjadi alternatif sebagai pusat kegiatan ekspor-impor adalah pelabuhan yang berada di wilayah Banten.
“Kami mengajukan dan sebentar lagi Pak Gubernur (Banten Andra Soni) akan menemui Bu Wamen (Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri) untuk bagaimana pelabuhan di Banten dapat dijadikan pilihan sebagai hub internasional untuk kegiatan ekspor dan impor,” kata Akbar.
Hal ini diungkapkan sebagai respons terhadap kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat (18/4), yang berdampak signifikan secara material, waktu pengiriman, hingga mengganggu reputasi logistik nasional.
Insiden kemacetan tersebut menarik perhatian karena mengganggu pengelolaan supply chain dan memunculkan kebutuhan untuk mencari solusi baik jangka pendek maupun panjang guna menghindari gangguan serupa.
ALFI menyarankan kepada Wakil Menteri Perdagangan untuk mempertimbangkan pelabuhan di Banten sebagai pusat internasional ekspor-impor, demi mengurangi beban berlebih yang selama ini dihadapi Tanjung Priok.
Keberadaan pelabuhan alternatif tersebut didukung oleh konektivitas tol dan rel kereta dari kawasan industri besar di Cirebon hingga ke Surabaya, sehingga dianggap siap mendukung distribusi logistik nasional secara efisien.
Saat ini terdapat tiga hingga empat Badan Usaha Pelabuhan di area tersebut, termasuk milik Krakatau Steel dan pemerintah daerah, yang dianggap siap untuk berperan dalam mendukung arus logistik nasional.
“Ada opsi untuk mengurangi kepadatan dari layanan Pelabuhan Tanjung Priok. Tentunya ini bukan hanya tentang biaya logistik yang tinggi, tetapi juga kita tidak bisa memberikan biaya logistik yang terlalu murah, melainkan yang terjangkau,” jelasnya.
ALFI menekankan pentingnya layanan pelabuhan yang tidak hanya efisien, namun juga menawarkan biaya logistik yang terjangkau serta kepastian layanan dari segi regulasi dan prosedur bea cukai.
Ia mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan logistik nasional, sehingga memerlukan pemetaan dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
ALFI juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang kuat dan adaptif.
Dalam kesempatan itu, Akbar menggarisbawahi bahwa kemacetan di Tanjung Priok bukan untuk saling menyalahkan, melainkan momentum bersama untuk mencari solusi konkret demi perbaikan sistem logistik nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono di Jakarta, Rabu (23/4) menyatakan penyebab utama kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah karena Terminal NPCT1 melayani pelanggan melebihi kapasitas operasional ideal sehingga menyebabkan kemacetan.
“Berdasarkan hasil investigasi yang mendalam, disimpulkan bahwa permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah akibat kecerobohan dan ketidakcermatan NPCT1 dalam melakukan perencanaan operasi,” kata Arif.
Dia juga menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan pada saat Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.
