Usulan Pembentukan Pansus Haji 2025 untuk Evaluasi Komprehensif
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengajukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk meninjau secara rinci penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Kami di DPR sebagai pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kami berencana mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” ungkap Muslim Ayub dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pansus tersebut akan mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan teknis ibadah haji, dimulai dari layanan katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan kepada jemaah Indonesia saat berada di Tanah Suci.
Usulan ini muncul setelah banyak keluhan dari jemaah Indonesia, terutama mengenai layanan katering, akomodasi, dan transportasi selama masa puncak ibadah haji.
“Jika ditelusuri dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, dan Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan yang kami terima dari jemaah,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa jemaah sempat terlantar selama berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa menghabiskan waktu satu hari penuh di kendaraan tanpa kepastian.
Hal ini, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang seharusnya tidak terjadi lagi di musim haji mendatang.
Ia juga menyoroti kejadian inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena panjangnya antrean bus.
“Itu adalah bentuk usaha luar biasa, tetapi seharusnya tidak perlu terjadi jika manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi ketabahan para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit selama ibadah.
Anggota Komisi XIII DPR RI itu berharap masalah yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Ia juga berharap peristiwa ini menjadi awal reformasi sistemik dalam pelayanan haji.
“Haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga menyangkut martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang kuat dan manusiawi,” ujarnya.
