BI: Pekan Terakhir Mei 2025 Aliran Modal Asing Bersih Rp1,50 Triliun
Sejak awal tahun ini hingga 27 Mei 2025, masuknya modal asing bersih di pasar SBN mencapai Rp47,10 triliun
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa dalam pekan keempat bulan ini, yaitu pada periode transaksi 26-27 Mei 2025, aliran modal asing bersih yang masuk ke pasar keuangan domestik mencapai Rp1,50 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari aliran modal asing bersih di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) masing-masing senilai Rp110 miliar dan Rp2,02 triliun.
Namun, terdapat aliran modal asing keluar bersih dari pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp630 miliar. Sehingga, total aliran modal asing bersih yang masuk adalah sekitar Rp1,50 triliun.
Sejak awal tahun hingga 27 Mei 2025, aliran modal asing bersih yang masuk di pasar SBN tercatat sebesar Rp47,10 triliun. Sementara itu, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing mencapai Rp45,34 triliun dan Rp7,22 triliun.
Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia untuk 5 tahun mengalami penurunan dari 82,56 basis point (bps) pada 23 Mei 2025 menjadi 79,33 bps pada 27 Mei 2025.
Nilai tukar rupiah dibuka sedikit melemah ke level Rp16.275 per dolar AS pada Rabu (28/5), dibandingkan posisi penutupan perdagangan Selasa (27/5) di level Rp16.270 per dolar AS.
Indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 99,52 pada akhir perdagangan Selasa (27/5).
DXY adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang utama, termasuk euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.
Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun meningkat ke level 6,83 persen pada Rabu (28/5) pagi, dari sebelumnya 6,81 persen pada akhir perdagangan Selasa (27/5).
Sementara itu, imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,444 persen pada akhir perdagangan Selasa (27/5).
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menunjang ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
