Jakarta – Dukungan Berkelanjutan BNPT untuk Mantan Anggota JI
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya kehadiran negara secara terus-menerus dalam mendukung proses pembinaan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).
Eddy mengungkapkan bahwa JI kini hanya menjadi bagian dari sejarah setelah pembubaran yang diumumkan di Solo, Jawa Tengah, pada akhir tahun sebelumnya.
“JI kini tinggal sejarah, dan negara memiliki tanggung jawab untuk membina,” ujar Komjen Pol. Eddy dalam acara Densus 88 Momentum Refleksi dan Evaluasi Pelepasan Baiat Pasca 1 Tahun Pembubaran Diri JI di Depok, Jawa Barat, Senin, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada hari Selasa.
Ia juga menjelaskan bahwa upaya deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif kepada mantan anggota JI dan berkomitmen untuk terus mengevaluasi program yang telah berjalan.
Dalam program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan, terutama untuk mantan anggota JI, terdapat tiga pendekatan yang diupayakan secara komprehensif, yakni penguatan wawasan keagamaan, kebangsaan dan kewirausahaan, serta kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga.
“Kami akan terus mengkaji program kami,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Penindakan Densus 88 Anti Teror Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo menyatakan bahwa selama ini Densus 88 dan BNPT telah bekerjasama erat dalam berbagai upaya untuk memastikan mantan anggota kembali ke pangkuan NKRI dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut.
“Sambutan Kepala BNPT mengingatkan saya pada dua kata penting: refleksi dan evaluasi. Semua upaya kolaboratif kita telah membuahkan hasil yang baik, dan kami akan terus berkolaborasi ke depannya,” ungkap Brigjen Pol. Tedjo dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, mantan Amir (pimpinan tertinggi) JI Ustad Para Wijayanto mengingatkan rekan-rekannya sesama mantan anggota untuk selalu mengingat komitmen saat pelepasan baiat dan ikrar setia pada NKRI, yaitu prinsip 2T dan 2K.
“Saya mengingatkan kembali kesepakatan hasil musyawarah saat pembubaran, yaitu menerapkan 2T dan 2K,” ujar Wijayanto.
Ia menjelaskan, 2T berarti Transparansi dan Trust (Kepercayaan). Transparansi adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga para mantan anggota JI sepakat untuk bersikap transparan dengan Negara dalam koordinasi dan proses reintegrasi.
Selanjutnya, 2K adalah Komitmen dan Konsistensi. Komitmen dilakukan pada poin yang telah disepakati dan dilaksanakan secara konsisten hingga hasil dari kesepakatan tersebut dapat dirasakan oleh semua elemen bangsa.
