BPJPH Prioritaskan Pembiayaan Sertifikat Halal Gratis, Targetkan UPT JPH pada 2026
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyatakan fokus utama mereka adalah mendanai 3,5 juta sertifikat halal gratis dan mengembangkan Unit Pelayanan Teknis Jaminan Produk Halal (UPT JPH) hingga 2026.
Langkah ini diambil setelah Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran BPJPH tahun 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Dana ini bertujuan untuk memperkuat program sertifikasi halal serta memudahkan akses layanan halal bagi masyarakat.
“Dana tersebut termasuk untuk pembiayaan 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk membentuk Perwakilan BPJPH di seluruh Indonesia agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan sertifikasi halal,” ungkap Haikal dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia melanjutkan bahwa ini merupakan tugas BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan produk halal.
“Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang dalam jaminan produk halal, BPJPH memiliki visi besar untuk periode 2025-2029, yaitu mewujudkan Pusat Halal Dunia 2029 sejalan dengan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Haikal.
“Visi ini selaras dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan dukungan BPJPH terhadap Program Kerja Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Selain itu, Haikal mengungkapkan bahwa anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat program jaminan produk halal lainnya.
“Antara lain, digitalisasi, sosialisasi, edukasi, serta revisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Produk Halal,” ujar dia.
“Kami akan melaksanakan ini dengan semangat efisiensi sesuai arahan Presiden, dengan mempertimbangkan skala prioritas program dan dampaknya bagi masyarakat luas,” tutupnya.
