BSKDN Ajak Daerah Percepat Capaian Universal Coverage Jamsosnaker
Harapan kami adalah agar implementasi jamsosnaker ini dapat terus berjalan dan efektif secara nasional.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker).
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja dan menghindari terbentuknya kelompok masyarakat miskin ekstrem yang baru.
Saat membuka Diskusi Kelompok Terarah yang berjudul Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa, Noudy menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 masih di angka 0,83 persen.
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat,” ujar Noudy.
Untuk itu, BSKDN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan merumuskan strategi kebijakan yang dapat meningkatkan pencapaian universal coverage jamsosnaker di daerah tersebut.
Noudy juga menyebutkan beberapa tantangan dalam mencapai universal coverage jamsosnaker, termasuk dukungan regulasi yang belum optimal, keterbatasan anggaran daerah, serta kurangnya kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih rendah.
Pemerintah, lanjutnya, sebenarnya telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pencapaian universal coverage jamsosnaker, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Aturan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah,” tambahnya.
Sebab itu, Noudy berharap adanya penguatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang sinkron dan dapat diimplementasikan terkait dengan jamsosnaker.
Sekretaris BSKDN Kemendagri ini mengajak pemerintah daerah untuk membangun kemitraan dengan dunia usaha agar dana corporate social responsibility (CSR) dapat digunakan untuk membiayai keikutsertaan jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.
“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan,” jelas Noudy.
Dalam kesempatan yang sama, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi karena daerah tersebut berhasil meningkatkan universal coverage jamsosnaker bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema pembiayaan bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) yang diberikan kepada desa dan kelurahan.
Inovasi ini dinilai baik dan dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lainnya.
Ia menyatakan bahwa BSKDN tengah menyiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi ke provinsi lain beserta pendampingan teknis.
“Harapan kami adalah agar implementasi jamsosnaker ini dapat terus berjalan dan efektif secara nasional,” tutupnya.
