Budi Arie Mengharapkan Kemudahan Regulasi untuk Kelancaran Kopdes Merah Putih
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengusulkan pelonggaran regulasi dan kemudahan dari semua pemangku kepentingan untuk memaksimalkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih di Jakarta, Senin, Budi Arie menekankan bahwa Kopdes Merah Putih diharapkan dapat beroperasi penuh sebelum akhir tahun ini. Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan dukungan penuh dan kemudahan dari berbagai pihak.
Salah satu fokus utama adalah memastikan adanya kemudahan regulasi bagi Kopdes Merah Putih dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
Ia memberikan contoh, jika koperasi desa nantinya menjadi pangkalan penyaluran gas bersubsidi atau pupuk bersubsidi, maka PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam persyaratan dan proses distribusinya.
“Maka perlu ada regulasi yang harus dilonggarkan khususnya untuk Kopdes. Jadi semuanya harus diberi kemudahan,” ujarnya.
Kementerian Koperasi bersama 17 kementerian/lembaga lain, BUMN, dan pemerintah daerah, saat ini tengah mempersiapkan peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih, yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.
Target pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah tercapai 100 persen. Langkah berikutnya adalah legalisasi badan hukum koperasi di Kementerian Hukum, sebelum langkah operasionalisasi dimulai pada Juli hingga Oktober.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi yang juga bertindak sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih Ferry Juliantono menambahkan pelatihan dasar pengelolaan koperasi akan segera diberikan pekan ini kepada para pengurus Kopdes/Kel Merah Putih percontohan.
Pelatihan ini dilakukan untuk memastikan pengelola memahami tugas dan kewajibannya dalam mengelola koperasi. Pelatihan tersebut akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Ketenagakerjaan milik Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sistem sudah disiapkan dan kami telah berkoordinasi dengan satgas di daerah,” kata Ferry.
