China Tanggapi Rencana AS Mencabut Visa Mahasiswa Tiongkok
Beijing (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah China menyatakan keberatan terhadap rencana Amerika Serikat untuk mencabut visa mahasiswa Tiongkok secara agresif. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang menempuh pendidikan di AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (29/5) bahwa, “Keputusan AS untuk mencabut visa pelajar China tidak dapat diterima.”
Pada Rabu (28/5), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa di bawah Presiden Donald Trump, Departemen Luar Negeri AS akan berkolaborasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk “mencabut visa mahasiswa Tiongkok secara agresif.”
Pencabutan ini berlaku juga bagi mahasiswa yang memiliki koneksi dengan Partai Komunis China atau yang menempuh pendidikan di bidang tertentu.
Marco Rubio menyatakan di laman resmi Kementerian Luar Negeri AS, “Kami akan merevisi kriteria visa untuk memperketat pengawasan terhadap semua permohonan visa dari China dan Hong Kong.”
Mao Ning menambahkan, “Keputusan ini menggunakan keamanan nasional dan ideologi sebagai alasan. Langkah ini merugikan hak dan kepentingan sah mahasiswa internasional dari China serta mengganggu pertukaran budaya antara kedua negara.”
China, lanjut Mao Ning, secara tegas menolak keputusan ini dan telah menyampaikan keberatan kepada pihak AS.
Menurut Mao Ning, “Langkah yang bermotif politik dan diskriminatif ini mengungkapkan ketidakjujuran AS mengenai kebebasan dan keterbukaan. Hal ini hanya akan merusak reputasi AS.”
Mao Ning menegaskan bahwa posisi China terhadap AS tetap konsisten.
“Kami berharap AS dapat bekerja sama dengan China menuju arah yang positif, dengan tindakan yang lebih konstruktif untuk perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil,” tambah Mao Ning.
Rencana pencabutan visa mahasiswa Tiongkok ini merupakan langkah terbaru pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas AS, khususnya mahasiswa internasional, setelah mencabut ribuan visa, menahan atau mendeportasi mahasiswa karena aktivitas politik, serta berupaya melarang pendaftaran mahasiswa internasional di Universitas Harvard.
Pada Senin (26/5), Menlu Rubio juga menginstruksikan semua kedutaan besar AS untuk menghentikan jadwal janji temu visa pelajar karena Departemen Luar Negeri bersiap memperluas pemeriksaan media sosial untuk pelamar tersebut.
Sebelumnya, pemerintah Trump juga mencabut visa mahasiswa yang terlibat dalam protes pro-Palestina dan anti-perang Gaza, menuduh mereka menyebarkan anti-Semitisme di kampus-kampus.
Pemerintah Trump juga telah menahan dana ratusan juta dolar untuk universitas, menuduh institusi besar seperti Harvard terlalu liberal dan gagal memerangi anti-Semitisme di kampus. Banyak universitas AS bergantung pada mahasiswa asing untuk pendanaan mereka.
China merupakan negara asal mahasiswa internasional terbesar kedua di AS setelah India, meskipun jumlahnya menurun dalam beberapa tahun terakhir karena ketegangan AS-China yang meningkat dan pandemi COVID-19.
Jumlah mahasiswa Tiongkok di AS pada tahun ajaran 2023-2024 adalah sekitar 277.000, menurun dari lebih dari 370.000 pada puncaknya pada tahun 2019. Sebaliknya, hanya sekitar 800 mahasiswa AS belajar di China pada 2024, turun dari sekitar 15.000 pada 2014.
Jumlah anggota Partai Komunis China mencapai 99,185 juta atau sekitar 7 persen dari 1,4 miliar penduduk, menurut data PKC per 31 Desember 2023, dengan 2,771 juta di antaranya adalah mahasiswa.
