DPR: Pemantauan Menyeluruh Sektor Tekstil untuk Ekonomi Berkelanjutan
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia masih mengimpor produk tekstil dari Tiongkok sebanyak 2,19 ton yang setara dengan 8,94 miliar dolar AS.
Bandung (BERITA HARIAN ONLINE) – Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pemantauan menyeluruh terhadap industri tekstil nasional, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengembangan SDM berkualitas, hingga pengelolaan limbah, guna menciptakan ekonomi berkelanjutan melalui industri hijau.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Senin, menyatakan bahwa industri tekstil memiliki potensi besar sebagai penyumbang pendapatan negara. Namun, tantangan signifikan masih ada, seperti ketergantungan impor bahan baku dan rendahnya penerapan prinsip industri hijau di dalam negeri.
Novita menegaskan bahwa perhatian harus diberikan terhadap ketergantungan bahan baku tekstil dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia masih mengimpor produk tekstil dari Tiongkok sebanyak 2,19 ton yang setara dengan 8,94 miliar dolar AS.
“Persoalan tekstil ini harus dipantau dari hulu ke hilir. Tidak hanya peningkatan anggaran pendidikan vokasi seperti STTT, isu bahan baku harus diperhatikan. Jika kita diam dan bergerak lambat, industri dalam negeri akan semakin tertekan oleh barang impor. Kita harus berani, jangan sampai industri dalam negeri terus melemah,” ungkap Novita.
Novita menambahkan, industri hijau harus didorong untuk memberikan kepastian keberlanjutan pada sektor tekstil, salah satunya dengan meningkatkan investasi dari pemerintah daerah hingga pusat untuk pengelolaan limbah.
“Pengelolaan limbah sangat penting untuk menciptakan industri hijau yang berkualitas di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penerapan industri hijau di sektor tekstil masih terbatas, dengan hanya sekitar 35 persen perusahaan yang telah menerapkan prinsip tersebut.
“Pengelolaan limbah belum menjadi perhatian serius, bahkan di tingkat industri rumah tangga. Oleh karena itu, kepala daerah harus berani berinvestasi dalam sistem pengolahan limbah tekstil agar tidak menjadi masalah di masa depan,” tambah Novita.
Novita juga mengingatkan bahwa lambatnya transisi ke industri hijau dapat memperburuk kondisi sektor manufaktur nasional, terutama di tengah tekanan krisis energi global.
“Dengan implementasi industri hijau yang masih rendah, hanya 35 persen, kita butuh percepatan. Sertifikasi hijau harus diperluas, dan investasi pada teknologi pengolahan limbah harus segera dilakukan. Ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah,” tegasnya.
