Pengaruh Peningkatan Impor AS terhadap Emiten Manufaktur Indonesia
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Rully Arya Wisnubroto, seorang ekonom dari Mirae Asset, mengamati bahwa rencana Pemerintah Indonesia untuk memperbesar impor dari Amerika Serikat senilai 18-19 miliar dolar AS dapat memberikan tekanan signifikan pada emiten manufaktur dalam negeri.
Bagian dari kesepakatan negosiasi ini diperkirakan akan langsung mempengaruhi neraca perdagangan serta industri manufaktur nasional.
“Jika impor meningkat hingga 18 miliar dolar AS, dampaknya akan terasa pada trade balance kita. Dari yang awalnya surplus, bisa berubah menjadi defisit dan ini berpotensi mempengaruhi produsen lokal,” ujar Head of Research & Chief Economist Mirae Asset dalam Media Day: April 2025 di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, meski Indonesia tidak banyak mengimpor produk otomotif dari AS karena lebih mengandalkan China, sektor manufaktur berbasis bahan kimia dan bahan baku diprediksi akan paling terdampak.
Tidak hanya dari sisi peningkatan impor AS, Rully juga mengingatkan tentang ancaman lonjakan barang dari China ke pasar Indonesia akibat tertutupnya akses ekspor China ke AS karena perang tarif.
Kondisi ini dapat memperburuk tekanan terhadap industri manufaktur nasional.
“Ketika ekspor China ke AS tertutup, ekspor tersebut kemungkinan akan dialihkan ke Indonesia. Ini berarti sektor manufaktur harus memperhatikan dampaknya,” jelasnya.
Selain impor, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS juga membahas pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi syarat impor, termasuk di sektor teknologi dan industri manufaktur.
Rully juga memperingatkan bahwa relaksasi TKDN dapat berdampak negatif terhadap pemasok lokal, terutama produsen komponen berskala menengah dan kecil.
“Relaksasi TKDN mungkin akan mempengaruhi pemasok manufaktur dari Indonesia. Meski emiten besar tidak terlalu terdampak, produsen barang komponen mungkin akan terkena dampaknya,” katanya.
Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi ke Washington D.C., AS, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga lainnya.
Delegasi membawa beberapa usulan utama, termasuk revitalisasi perjanjian Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran Non-Tariff Measures (NTMs), hingga peningkatan impor migas dari AS.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor nasional, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.
Namun, Rully menilai posisi Indonesia dalam perundingan tidak sekuat negara-negara besar seperti China atau Uni Eropa.
“Diharapkan akan tercapai kesepakatan dalam negosiasi ini. Namun, posisi Indonesia tidak sekuat negara seperti China atau Eropa yang memiliki kemampuan untuk melakukan retaliasi,” ungkapnya.
