Pangkalpinang: Langkah Gubernur Babel dalam Menghapus Denda Pajak Kendaraan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, telah mengumumkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“PAD sangat penting, namun kita mendahulukan aspek kemanusiaan dengan meringankan beban pajak kendaraan masyarakat,” kata Hidayat Arsani saat berkunjung ke Kantor Samsat Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa program penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, akan berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2025 di seluruh area Kepulauan Bangka Belitung, demi meningkatkan PAD daerah tersebut.
“Kita perlu langkah nyata untuk mengurangi beban masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.
Hidayat mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari 100 hari kerjanya yang fokus pada pembenahan berbagai masalah daerah, dan diharapkan penghapusan denda dengan hanya membayar pokok pajak selama satu tahun serta bebas biaya mutasi kendaraan dapat diterima masyarakat.
“Semoga kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Walaupun kita tidak memiliki target khusus, semuanya tergantung pada kesadaran karena pajak yang dibayarkan akan kembali kepada rakyat untuk pembangunan dan tidak akan disalahgunakan. Dengan pajak yang meningkat, ekonomi akan membaik, dan tidak ada lagi defisit,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan rencana untuk mengoptimalkan sistem teknologi dalam pembayaran pajak, sehingga memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak dan mengurangi tunggakan.
“Jika sistem teknologi kita sudah baik, pembayaran pajak bisa dilakukan per hari atau per minggu dengan skema cicilan seperti di kota-kota lain. Namun, kita belum berani menerapkannya karena belum memiliki sistem yang cukup mumpuni. Jika sudah siap, akan kita laksanakan,” katanya.
