Gubernur Jawa Barat: Investasi Harus Memberi Manfaat untuk Lingkungan dan Masyarakat
Investasi seharusnya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat
Bandung (BERITA HARIAN ONLINE) – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengingatkan bahwa investasi haruslah memberi keuntungan bagi lingkungan dan warga sekitar. Jangan sampai malah menimbulkan masalah seperti berkurangnya akses air bersih, kerusakan jalan, dan menurunnya kualitas pendidikan serta kesehatan.
“Investasi seharusnya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Dedi saat Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8).
Dedi mengungkapkan bahwa di lapangan, banyak perusahaan yang aktivitasnya merusak lingkungan sekitar. Namun, kompensasi yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurang layak.
“Jika terjadi pencemaran, masyarakat yang pertama kali terdampak. Tapi perusahaan hanya memberikan kompensasi berupa sembako atau susu. Saya menolak itu. Pencemaran tidak ada hubungannya dengan sembako,” tegas Dedi.
Dedi menyoroti banyaknya perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, dan cair yang berdampak langsung pada warga. Menurutnya, solusi jangka panjang harus fokus pada perbaikan infrastruktur lingkungan.
Ia menekankan bahwa perusahaan seharusnya memperbaiki sistem pengolahan limbah, bukan memberikan kompensasi sementara.
“Perbaiki sistem limbah. Jangan hanya bagi-bagi sembako. Ini harus segera diperbaiki,” katanya.
Manfaat lain yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat sekitar, menurut Dedi, adalah penyerapan tenaga kerja. Namun, ia menerima laporan tentang oknum personalia perusahaan yang melakukan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Banyak juga oknum HRD yang bermain-main dengan masyarakat sekitar. Dalam perekrutan kerja, mereka meminta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan menangkap mereka bekerja sama dengan kepolisian,” ujar Dedi.
Dedi bertekad untuk memberantas pungutan liar baik di dalam lingkungan perusahaan maupun dari pihak luar yang sering memeras perusahaan melalui proposal atau surat permintaan sumbangan yang tidak bertanggung jawab.
Setiap tindakan pungutan liar, menurut Dedi, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak citra investasi di Jawa Barat.
“Perusahaan dipungut dua kali. Setelah membayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang untuk acara tertentu. Jika tidak diberi, malah diancam atau dimusuhi. Kami akan menertibkan ini,” ujarnya.
Di sisi pemerintah, Dedi juga mengingatkan pemerintah daerah agar investasi yang bermanfaat dari pajak sektor industri harus digunakan untuk kebaikan masyarakat sekitar.
Jangan sampai, lanjutnya, desa-desa di kawasan industri masih kekurangan akses air bersih, jalan rusak, dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang rendah.
“Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, sering kali tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya digunakan untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan,” katanya.
Oleh karena itu, Dedi menyatakan bahwa Pemprov Jabar akan menata ulang prioritas pembangunan desa di sekitar kawasan industri, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal atau meminta secara tidak resmi kepada perusahaan.
“Jika basis desanya adalah industri, maka fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah untuk masyarakat miskin, dan sekolah. Semua harus baik,” tegasnya.
