Ahli UGM: UMKM Produk Olahan Ternak Harus Fokus Menguasai Pasar Domestik

Dunia ini tidak hanya ada di satu tempat. Jadi, kita perlu melihat pasar-pasar lain. Setidaknya, kita berusaha menemukan peluang pasar baru.

Yogyakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Guru Besar dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM), Suci Paramitasari, menyatakan bahwa pelaku UMKM sektor olahan ternak perlu menguasai pasar domestik untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Suci menekankan, “Dunia ini tidak hanya ada di satu tempat. Jadi, kita perlu melihat pasar-pasar lain. Setidaknya, kita berusaha menemukan peluang pasar baru,” katanya di Kampus Fapet UGM, Sleman, DI Yogyakarta, pada hari Senin.

Menurut Suci, pendekatan yang paling realistis bagi UMKM saat ini adalah menguasai pasar dalam negeri yang terdiri dari 281 juta penduduk.

Ia berpendapat bahwa potensi besar pasar domestik seharusnya menjadi fokus utama UMKM, daripada memaksakan diri untuk menembus pasar ekspor dengan regulasi yang ketat, terutama dalam aspek keamanan pangan.

Salah satu strategi utama yang ia tekankan adalah pentingnya sertifikasi produk olahan ternak.

Dia menyatakan bahwa sertifikasi tidak hanya membuka akses ke pasar yang lebih luas seperti minimarket dan supermarket, tetapi juga menjadi bukti bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

“Sertifikasi tersebut sangat penting bagi UMKM agar tetap eksis. Saat ini, minimarket telah menata diri sehingga untuk bisa memasuki pasar tersebut, setidaknya harus memiliki sertifikat,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa produk olahan ternak, khususnya produk susu, memiliki potensi besar untuk dikembangkan saat ini.

Namun demikian, UMKM juga harus dapat menunjukkan keunikan produknya agar bisa bersaing dengan produk pabrikan berskala besar.

“Tunjukkan keunikan produk, bahwa itu berbeda, ‘buatan rumah’. Saat ini banyak anak muda yang menghargai produk lokal. Ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Meskipun demikian, Suci mengakui bahwa masih banyak tantangan dalam mendorong adopsi sertifikasi di kalangan UMKM produk peternakan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi, biaya yang tidak murah, serta keterbatasan informasi dan pendampingan teknis.

“Banyak pelaku usaha mikro di sektor pengolahan produk peternakan enggan mengurus sertifikasi karena kurangnya informasi dan pendampingan yang tersedia. Di sinilah peran sektor perguruan tinggi muncul untuk memberikan edukasi dan pendampingan,” katanya.

Dia juga menyoroti bahwa produk-produk pabrikan skala besar, yang lebih efisien dalam produksi dan memiliki akses terhadap impor bahan baku dengan harga lebih murah, menjadi kompetitor utama UMKM.

Oleh karena itu, Suci mendorong asosiasi dan pelaku usaha untuk menetapkan harga yang wajar agar tetap kompetitif di pasar.

“Kita harus menyesuaikan harga yang nyaman bagi konsumen dan pelaku usaha. Banyak koordinasi juga perlu dilakukan dengan pemerintah,” ujar Guru Besar bidang Pemasaran Produk Peternakan UGM ini.

Prof. Suci berharap UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, sertifikasi, dan strategi branding yang tepat untuk naik kelas.

“Saya mungkin belum berbicara tentang ekspor. Tetapi setidaknya, ketika produk impor masuk, kita sudah siap dengan kekuatan sendiri di pasar lokal,” katanya.

Kepala Laboratorium Agrobisnis Departemen Sosial Ekonomi Fapet UGM Prof. Tri Anggraeni Kusumastuti menegaskan bahwa sertifikasi produk bukan sekadar formalitas administratif.

Menurutnya, sertifikasi merupakan bentuk komitmen terhadap standar mutu dan menjadi pembuka pintu bagi pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.

“Produsen yang ingin memperluas pangsa pasar mereka dapat mengurus sertifikasi produk sebagai persyaratan untuk memasuki pasar tersebut,” ujarnya.