Indodax: Pentingnya Kajian Serius terhadap Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Para pelaku pasar kripto menilai bahwa wacana Bitcoin menjadi salah satu opsi aset cadangan nasional adalah langkah strategis yang harus dievaluasi dengan cermat.
Antony Kusuma, Wakil Presiden Indodax, mengungkapkan bahwa potensi Bitcoin sebagai bagian dari aset negara sangat menjanjikan, terutama karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tahan terhadap inflasi.
Namun, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Minggu, ia menyatakan bahwa mengubah Bitcoin menjadi bagian dari aset cadangan nasional bukanlah keputusan yang dapat diambil dalam waktu singkat.
“Diperlukan studi jangka panjang, pendekatan berbasis data, serta keterlibatan lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya progresif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan nasional serta stabilitas ekonomi,” kata Antony.
Dalam konteks ini, menurutnya, sangat penting untuk membangun sinergi antara pelaku industri, otoritas pengawas, dan lembaga pengelola kekayaan negara seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Jika kajian ini dilakukan secara terbuka dan kolaboratif, maka akan menghasilkan kebijakan yang adaptif serta sesuai dengan kepentingan nasional jangka panjang,” tambahnya.
Sebelumnya, wacana Bitcoin sebagai salah satu opsi aset cadangan nasional kembali mencuat dan mendapat sorotan setelah komunitas Bitcoin Indonesia mendapat undangan ke kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
Undangan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah sedang mengeksplorasi kemungkinan integrasi aset digital ke dalam kerangka cadangan strategis negara, meskipun belum ada arah yang pasti menuju ke sana.
Wacana ini juga dipengaruhi oleh tren beberapa negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang, seperti yang dilakukan oleh El Salvador.
Antony menyatakan penghargaan atas klarifikasi dari komunitas Bitcoin Indonesia yang menjelaskan bahwa diskusi di kantor Wapres bersifat eksploratif dan masih dalam tahap awal serta belum sampai pada tahap kebijakan.
Menurutnya, penting bagi publik untuk memahami posisi diskusi ini secara akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut.
“Perlu ditegaskan bahwa pembahasan ini bersifat konseptual dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah, sehingga tidak seharusnya dijadikan dasar spekulasi investasi dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Sebagai bagian dari industri kripto nasional, lanjutnya, pihaknya mendorong agar hal ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dilanjutkan dengan dialog terbuka berbasis kajian akademik dan strategi ekonomi nasional.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai transaksi kripto di Indonesia hingga pertengahan 2025 telah mencapai Rp224,11 triliun, dengan pengguna mencapai 15,85 juta.
Nilai transaksi ini, tambahnya, mencerminkan adopsi yang terus meningkat dan menjadi indikator bahwa aset digital memiliki peran yang semakin penting dalam lanskap keuangan nasional.
“Kami percaya bahwa ke depannya, aset digital tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen investasi publik, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam kebijakan fiskal negara. Namun, semua itu harus dikaji secara komprehensif, inklusif, dan progresif,” katanya.
