Indonesia dan Korea Tingkatkan Kolaborasi dalam Transportasi Ramah Lingkungan
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Global Green Growth Institute (GGGI), dan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan bersepakat untuk memperkuat kerjasama dalam sektor transportasi berkelanjutan.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, inisiatif pengembangan ekosistem kendaraan listrik diidentifikasi sebagai salah satu strategi kebijakan transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada 2045.
“Salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau adalah melalui transisi menuju transportasi berkelanjutan yang mengadopsi kendaraan listrik. Langkah ini memainkan peran penting dalam peralihan dari bahan bakar fosil ke energi bersih,” ungkap Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dalam High-Level Meeting antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
GGGI memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia melalui proyek Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali atau lebih dikenal dengan Bali E-mobility Project, yang didanai oleh Korea Selatan.
Inisiatif ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam upaya Indonesia mencapai target nol karbon pada tahun 2050, serta akan membantu Bali menjadi pemimpin global dalam ekowisata.
“Saya berharap pertemuan hari ini menjadi titik awal bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi demi planet yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan, Lee Byounghwa.
Dalam pertemuan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI menandatangani Project Implementation Arrangement for the Bali E-mobility Project yang bertujuan untuk memformalkan struktur tata kelola proyek yang telah disepakati serta detail implementasinya.
Proyek e-mobility Bali melibatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Executing Agency, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Implementing Agency, serta pemerintah provinsi Bali sebagai penerima manfaat dari pihak Indonesia.
“Dengan proyek ini, kami berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali dan membuktikan kelayakan bus listrik untuk transportasi umum di berbagai kota lainnya. Kami yakin Bali dapat menjadi contoh bagi transisi ke transportasi berkelanjutan secara nasional melalui proyek kendaraan listrik yang bankable atau layak investasi,” ujar Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser.
Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 terkait Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi landasan bagi rencana aksi daerah provinsi untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan pribadi dan transportasi umum.
Transisi ke transportasi berkelanjutan diproyeksikan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali sebesar 43 persen dari total emisi.
“Transportasi berkelanjutan diharapkan dapat berkontribusi pada target Pemprov Bali untuk mengurangi 41.516 ton emisi gas rumah kaca pada 2026, seperti yang tercantum dalam rencana aksi daerah provinsi. Kami berharap dapat belajar dari Korea Selatan mengenai praktik terbaik untuk beralih ke kendaraan listrik, mulai dari perencanaan, akses pembiayaan, hingga tantangan infrastruktur,” kata Wamen PPN Febrian.
Delegasi Korea Selatan akan melanjutkan kunjungan ke Bali untuk meninjau potensi jalur bus listrik. Studi kelayakan proyek yang sedang berlangsung akan menentukan rute, jumlah, dan jenis bus listrik serta fasilitas pengisian daya, serta lokasi depo bus listrik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat maupun wisatawan Bali, sekaligus mendukung reputasi Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia.
