Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri forum teknologi global Machines Can See (MCS) 2025 untuk menyatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) adalah masa depan semua bangsa, bukan hanya milik beberapa negara.
Dalam diskusi panel berjudul ‘Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country,’ Meutya menekankan pentingnya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mewakili keragaman dunia.
‘Teknologi harus mewakili keragaman dunia, bukan hanya kepentingan segelintir orang,’ ujar Meutya saat menjadi pembicara di forum ‘Machines Can See 2025’ yang diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu.
Meutya juga menyoroti bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis dari segi demografi, digital, dan geopolitik untuk mengembangkan AI sebagai masa depan dan warisan dunia.
Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.
Menkomdigi juga menyoroti pendekatan yang sejalan dengan negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab.
Prioritas utama mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk mengatasi tantangan nyata masyarakat.
‘Inisiatif Indonesia bersama dialog BRICS mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian pintar, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,’ ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus pada tiga aspek utama: pendidikan, ketahanan pangan, dan penyediaan layanan publik.
Untuk mengoptimalkan manfaat AI dalam pembangunan negara, Pemerintah Indonesia tengah mengimplementasikan AI sebagai solusi untuk ketiga area tersebut.
Misalnya, membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, serta sistem perlindungan sosial yang dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2025.
‘Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini. Pendidikan adalah keyakinan mendasar bagi Indonesia, dan dengan AI, kami percaya bahwa mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,’ kata Meutya.
Dalam bidang infrastruktur digital, Meutya menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau di Indonesia secara merata. Untuk itu, pemerintah saat ini menyiapkan pelelangan spektrum 2,6 dan 3,5 GHz serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut.
Langkah-langkah lain yang diambil termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi AI yang optimal.
‘Ini adalah sebuah kemajuan, namun tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan dalam membangun konektivitas cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,’ katanya.
Isu diaspora digital juga menjadi perhatian. Meutya menyampaikan bahwa sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini berada di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya bekerja di Silicon Valley.
‘Jadi mereka sekarang terlibat dalam inovasi perangkat lunak AI, meski mungkin tidak lagi terhubung erat dengan lanskap domestik Indonesia. Namun, kami tetap menganggap mereka sebagai bagian dari kekuatan nasional kami. Kami lebih memilih istilah ‘brain link’ daripada ‘brain drain’,’ ungkapnya.
Dalam semangat inklusivitas, Indonesia juga tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua.
‘Mendirikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, dan bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika berbicara tentang AI,’ jelas Meutya.
Forum ‘Machines Can See 2025’ merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk menegaskan bahwa masa depan kecerdasan buatan bukan milik satu bangsa atau kawasan, melainkan harus dibentuk bersama dengan prinsip keadilan, akses, dan keberagaman.
