Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano merupakan wujud dari cepatnya respons pemerintah terhadap masalah, yang menjadi ciri khas pemerintahan masa kini.

Prasetyo mengungkapkan bahwa Inpres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah solusi yang dihasilkan pemerintah bersama DPR RI.

“Kita menangani Pulau Enggano dengan kerjasama, bisa kita katakan ini adalah gaya baru pemerintahan saat ini. Kami berusaha responsif dan memang seharusnya demikian,” ujar Prasetyo ketika memberikan keterangan pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (1/7).

Menurut Prasetyo, perubahan masalah di masyarakat terjadi dengan sangat cepat dan dinamis.

Karena itu, ketika ada masalah besar yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh masyarakat, seperti isolasi Pulau Enggano, pemerintah akan cepat bertindak dengan berkoordinasi bersama DPR.

Prasetyo, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, juga menilai komunikasi dengan pihak legislatif kini lebih mudah untuk menemukan solusi.

“Sekarang komunikasi dengan DPR sangat lancar. Saya pribadi dengan pimpinan-pimpinan DPR karena kebetulan pernah bertugas di sana. Jadi komunikasinya lancar, sehingga banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan cepat,” tambah Prasetyo.

Sebelum Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur, yang mengganggu aktivitas dermaga pelabuhan.

Selama tiga bulan terakhir, pelayaran kapal penyeberangan ke Pulau Enggano juga terhambat. Akses masyarakat Enggano menjadi terisolasi karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk dermaga Pelabuhan Pulau Baai.