Kemendagri Mengimbau Pemda untuk Menghindari Acara Seremonial yang Menghabiskan Anggaran
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengajak pemerintah daerah untuk menjauhi kegiatan seremonial yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa, Tomsi menilai bahwa acara seremonial tanpa disadari dapat mengganggu fokus pencapaian anggaran yang sudah dialokasikan.
Ia menekankan bahwa alokasi anggaran seharusnya lebih diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.
“Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Tomsi, langkah ini merupakan bentuk komitmen yang perlu dijalankan untuk mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, ia mengajak Pemda untuk mengurangi pengeluaran yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.
Tomsi juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, sering ditemukan pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program utama yang seharusnya menjadi fokus utama.
“Sebagai contoh, anggaran untuk stunting mungkin Rp12 miliar, namun hanya Rp2 miliar yang benar-benar digunakan untuk bayi dan ibu hamil, sementara Rp10 miliar digunakan untuk keperluan lain seperti perjalanan, pengembangan kapasitas, tenda, dan acara lainnya,” ujarnya menggambarkan.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti beberapa hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.
Ia berharap program dan kegiatan yang direncanakan dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jatim harus menjadi awal penyelarasan dengan RPJMN.
“Meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” tambah Tomsi.
Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.
“Menyiapkan program yang memberikan kemudahan berusaha melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Di samping itu, Tomsi juga berharap Pemprov Jatim dapat menyusun rencana kerja yang mendorong inovasi dan percepatan program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.
Adapun dalam kegiatan ini, hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jatim.
