Kemenhan Menyatakan Wajib Militer Memerlukan Anggaran Besar
Jika wajib militer bisa diterapkan, jangan disalahartikan sebagai militerisasi
Jakarta (ONLINE NEWS) – Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), menyatakan bahwa meskipun program wajib militer dapat dilaksanakan di Indonesia, hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Apabila di masa mendatang kita memiliki budget yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan kita dapat melaksanakan kebijakan yang lebih maju seperti wajib militer, namun jelas ini memerlukan dana yang besar,” kata Frega dalam sebuah webinar yang diikuti dari Jakarta, Kamis (17/4).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Frega sebagai jawaban atas pertanyaan peserta webinar mengenai partisipasi warga negara Indonesia dalam situasi perang.
Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa jika wajib militer dapat diterapkan, seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk militerisasi.
“Ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, pertahanan adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara,” katanya merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Walau demikian, dia menjelaskan saat ini wajib militer bersifat sukarela melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
“Saat ini dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami baru bisa melatih beberapa ribu orang, dan tentunya melalui proses seleksi. Mereka juga sewaktu-waktu siap dimobilisasi dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam situasi darurat, komponen utama dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yaitu militer atau TNI, menjadi prioritas untuk dikerahkan.
