Kemenhut: Pendekatan Investasi dalam Rehabilitasi Mangrove
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa pendekatan investasi harus menjadi bagian dari usaha rehabilitasi mangrove. Ini bukan hanya soal rehabilitasi, tetapi juga memandang dari sudut investasi.
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa selama ini fokus kegiatan rehabilitasi mangrove hanya berkisar pada penanaman, sementara rencana keberlanjutan belum sepenuhnya optimal.
Kita sekarang mulai beralih ke pendekatan investasi, agar Bappenas juga lebih mudah dalam pembahasan. Ini adalah investasi pemerintah, bukan sekadar pengeluaran pemerintah saja.
Menurutnya, pendekatan investasi dibutuhkan untuk mendukung upaya terkait mangrove yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat besarnya potensi ekosistem mangrove yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan.
“Saya tidak hanya terpaku pada karbon saja. Ada banyak jasa lainnya seperti wisata, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan lain-lain,” jelas Ristianto.
Ke depan, kegiatan yang terkait dengan mangrove di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut akan memperluas fokusnya dari penanaman ke pemeliharaan dan pengembangan potensi lain.
Dia menyatakan bahwa inisiatif, termasuk integrasi ekosistem mangrove dalam pengembangan nilai ekonomi, bisa menjadi peluang untuk mendukung upaya rehabilitasi.
“Langkah awal kami adalah membuat peta blok-blok mangrove dari Peta Mangrove Nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah merilis Peta Mangrove Nasional 2024 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, luas mangrove yang ada di Indonesia ditetapkan sebesar 3.440.464 hektare, dengan potensi habitat mangrove seluas 769.824 hektare.
