Kemenkeu: Penyaluran TKD di NTT Triwulan I-2025 Mencapai Rp5,30 Triliun
Pemerintah daerah dengan penyaluran TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total distribusi sebesar Rp767,73 miliar
Kupang, NTT (BERITA HARIAN ONLINE) – Pencatatan realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selama triwulan pertama tahun 2025 telah mencapai Rp5,30 triliun.
“Penyaluran TKD di NTT dari Januari hingga Maret 2025 tercatat mencapai Rp5,30 triliun atau 20,78 persen dari keseluruhan alokasi,” ujar Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemenkeu Provinsi NTT, dalam pernyataannya di Kupang pada hari Selasa.
Total alokasi anggaran untuk wilayah NTT pada tahun 2025 adalah Rp25,53 triliun.
“Pemerintah daerah dengan penyaluran TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total penyaluran mencapai Rp767,73 miliar,” tambahnya.
Catur juga menjelaskan bahwa realisasi penyaluran terbesar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp4,02 triliun atau 25,41 persen dari alokasi.
Dia juga menyebutkan bahwa penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik cukup optimal dengan jumlah Rp1,0007 triliun atau sebesar 21,68 persen dari alokasi, di mana realisasi terbanyak adalah untuk penyaluran dana BOS.
Selain itu, sudah ada penyaluran untuk tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan (BOK), bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD, serta dana ketahanan pangan.
“Hingga Maret 2025, belum ada realisasi penyaluran DAK fisik,” tuturnya.
Sementara itu, untuk dana bagi hasil (DBH), penyaluran terbesar adalah untuk DBA SDA kehutanan yang telah mencapai Rp53,55 miliar.
Penyaluran insentif fiskal tercatat sebesar Rp18,20 miliar atau 7,60 persen dari total alokasi.
“Penerima alokasi insentif fiskal terbesar adalah Pemda Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah Rp32,83 miliar,” ujarnya.
Realisasi penyaluran dana desa mencapai 8,94 persen dari alokasi atau senilai Rp241,27 miliar untuk 629 desa, terdiri dari dana desa earmark sebesar Rp146,25 miliar dan dana desa reguler sebesar Rp95,02 miliar.
