Kepala BPS Berharap Data PDRB Kabupaten/Kota Dapat Dirilis Setiap Triwulan
Kami ingin PDRB kabupaten/kota lebih lengkap, sehingga kepala daerah benar-benar bisa memanfaatkan data itu untuk intervensi kebijakan yang lebih baik
Tanjungpinang (BERITA HARIAN ONLINE) – Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, mengungkapkan keinginan agar data produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat kabupaten/kota dapat diterbitkan setiap triwulan atau empat kali setahun.
PDRB merupakan indikator ekonomi yang menghitung nilai total produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami memahami bahwa PDRB dibutuhkan tidak hanya oleh provinsi, tetapi juga oleh kabupaten/kota,” ujar Amalia saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan Kepala BPS Kepulauan Riau (Kepri) Margaretha Ari Anggorowati di Tanjungpinang, Jumat malam.
Amalia menjelaskan bahwa saat ini PDRB kabupaten/kota dirilis setahun sekali, yang dianggap terlalu lama untuk memungkinkan intervensi kebijakan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, dalam waktu 40 hari setelah 5 Mei 2025, BPS berencana mengeluarkan data PDRB kabupaten/kota triwulan I tahun tersebut.
Selain itu, BPS juga berupaya memperkaya data dari sisi lapangan usaha di PDRB kabupaten/kota, yang selama ini didukung oleh data primer, sekunder, dan tersier, dengan menambah sektor industri pengolahan, perdagangan, hingga konstruksi, mirip dengan PDRB tingkat provinsi.
“Kami ingin PDRB kabupaten/kota lebih lengkap, sehingga kepala daerah benar-benar bisa memanfaatkan data itu untuk intervensi kebijakan yang lebih baik,” tambahnya.
Amalia juga menekankan bahwa BPS RI akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas data, khususnya di Provinsi Kepri.
Bahkan, Kepri telah ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk peningkatan sumber data statistik, serta cakupan data yang lebih menyeluruh.
“Jika berhasil, model ini akan diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Kepala BPS.
