Ketua MPR: Penunjukan Dirjen Bea Cukai adalah Hak Presiden
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu saja itu merupakan hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menentukan siapa yang ditunjuk,” ujar Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat.
Muzani menekankan bahwa Presiden pastinya telah mempertimbangkan dengan seksama sosok yang akan mengisi posisi penting yang berpengaruh pada keberlangsungan negara.
“Saya yakin pertimbangan Presiden adalah terkait kemampuan individu tersebut dalam meningkatkan maupun memaksimalkan penerimaan negara,” jelasnya.
Muzani juga menyampaikan pandangan serupa mengenai penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan.
Dia percaya bahwa sosok yang dipilih oleh Presiden Prabowo dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara.
“Presiden berharap bahwa penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru dapat memberikan manfaat lebih besar bagi penerimaan negara, yang selama ini dianggap masih memiliki potensi untuk meningkat, khususnya di sektor perpajakan dan Bea Cukai,” tambah Muzani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkup Kemenkeu.
“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Daftar Pejabat Eselon I yang Dilantik
1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiudin
19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah
