KKP Mengembangkan Pelabuhan ‘Eco Fishing Port’ untuk Implementasi PIT
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan pelabuhan perikanan modern yang berfokus pada lingkungan (eco fishing port) dengan standar internasional. Ini adalah langkah strategis untuk menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa infrastruktur pelabuhan perikanan sangat krusial dalam mendukung penerapan PIT.
Dia menekankan bahwa pelabuhan perikanan harus bersih dan higienis agar kualitas ikan tetap terjaga dengan baik.
“Keberadaan eco fishing port ini nantinya akan menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan dan kualitas yang baik, sehingga harga ikan tetap stabil untuk pasar domestik dan internasional,” ujar Latif.
PPS (Pelabuhan Perikanan Samudra) Belawan di Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi pengembangan eco fishing port yang didukung oleh mekanisme pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi oleh the Agence Française de Développement (AFD).
Dia menyampaikan bahwa telah mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Medan, Sumatera Utara.
“Survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Saat ini, kami sedang menyelesaikan dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pada proyek eco fishing port di PPS Belawan ini dan mengusulkan pengembangan kawasan baru seluas 28 hektar,” tambahnya.
Saat ini, PPS Belawan mampu menampung 960 unit kapal dengan produktivitas 60.154 ton per tahun.
Dengan pengembangan ini, diharapkan dapat menampung 1.200 unit kapal perikanan dengan produktivitas mencapai 186.000 ton per tahun.
Operasional PPS Belawan terletak di zona 5 PIT dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571. Potensi sumber daya ikan mencapai 1.073.000 ton, dengan estimasi potensi ekonomi sebesar Rp. 25,14 triliun.
Selain di Belawan, KKP juga berencana mengembangkan eco fishing port di PPS Bitung Sulawesi Utara, PPS Cilacap Jawa Tengah, dan PPS Kendari Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung implementasi penangkapan ikan terukur.
Kebijakan penangkapan ikan terukur diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi dalam aktivitas primer dan sekunder terkait penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan, dan industri perikanan.
