KKP Mengusulkan Sentra Garam Rote Ndao Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengajukan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) menyusul pengembangan Sentra Industri Garam Nasional di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, menyatakan, “Kita akan menetapkan Rote sebagai kawasan ekonomi khusus.” Hal ini disampaikan di Jakarta pada hari Rabu.
Koswara menjelaskan bahwa insentif pajak akan diberikan kepada calon investor jika Rote Ndao resmi menjadi KEK.
Menurut dia, insentif ini bertujuan untuk menarik investor agar berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
“Akan ada insentif pajak di sana. Kami berharap usulan ini segera dapat diproses dan direalisasikan,” tambahnya.
KKP merencanakan pembangunan 10 zona di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao untuk memenuhi kebutuhan garam industri dengan integrasi proses produksi dari hulu hingga hilir.
Tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga uji coba operasional produksi garam tahap I dan II.
Kawasan ini mencakup lahan seluas 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan: Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta perairan Teluk Pantai Baru.
Ketiga lokasi ini dipilih karena ketersediaan lahan yang potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan produksi garam.
Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk.
Pengembangan program K-SIGN didukung oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026, yang diresmikan pada 2 Juni 2025.
