Tokyo (BERITA HARIAN ONLINE) – Koalisi pemerintahan Jepang Kehilangan Dominasi di Majelis Tinggi
Koalisi pemerintahan Jepang diyakini akan kehilangan dominasi di Majelis Tinggi, sebuah kenyataan yang menambah tekanan terhadap Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski partainya kembali mengalami kekalahan signifikan.
Pemilu yang berlangsung pada hari Minggu (20/7) menunjukkan bahwa keberuntungan tidak berpihak kepada Ishiba, sebab semua partai oposisi utama menolak bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) dan rekannya, Komeito, dalam koalisi yang lebih luas.
Saat ini, koalisi pemerintah telah kehilangan penguasaan mayoritas di kedua majelis parlemen, baik Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah, yang memiliki kekuasaan lebih besar, sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah Jepang pascaperang.
Dukungan dari partai oposisi akan menjadi semakin vital untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.
LDP dan Komeito gagal mencapai target pra-pemilu untuk memenangkan sedikitnya 50 dari 125 kursi yang diperebutkan guna mencapai ambang batas mayoritas di majelis tinggi.
LDP tampaknya kehilangan dukungan dari sebagian pemilih konservatif, sementara Sanseito, partai populis berhaluan kanan, muncul sebagai alternatif.
Meski mengusung slogan “Jepang Didahulukan” dan agenda kebijakan nasionalis yang menargetkan warga asing – yang dikritik sebagai tindakan xenofobia atau anti orang asing – Sanseito berhasil melampaui 10 kursi di Majelis Tinggi, jumlah yang memungkinkannya mengajukan rancangan undang-undang di parlemen.
Pemilu ini menjadi indikator tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan minoritas yang baru berjalan beberapa bulan, di tengah meningkatnya ketidakpuasan terkait penanganan inflasi, pertumbuhan upah yang tidak memadai, dan kemajuan terbatas dalam negosiasi tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
“Kami harus menerima hasil proyeksi ini dengan rendah hati,” ujar Ishiba dalam sebuah program televisi, sambil menambahkan bahwa LDP harus tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai partai penguasa.
Pernyataan Ishiba ini muncul setelah Sekretaris Jenderal LDP, Hiroshi Moriyama, yang merupakan tokoh nomor dua di partai tersebut, menyatakan dalam program televisi terpisah bahwa kekosongan politik harus dihindari.
Dengan keluarnya hasil awal dan proyeksi media, Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), menyatakan bahwa membentuk koalisi dengan pemerintah “sama sekali tidak memungkinkan.” Partainya, yang sebelumnya berkoordinasi kebijakan dengan koalisi pemerintah, berhasil melipatgandakan kursi dari 4 menjadi empat kali lipat.
Pemimpin partai oposisi besar lainnya, yaitu Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Partai Inovasi Jepang (JIP), juga menolak bekerja sama dengan koalisi. Namun, CDPJ gagal mencetak terobosan besar dalam perolehan kursi.
Ketua Sanseito, Sohei Kamiya, dalam sebuah program televisi menyatakan masih membuka kerja sama di masa depan dengan LDP berdasarkan isu per isu.
Anggota Majelis Tinggi memiliki masa jabatan tetap selama enam tahun, berbeda dengan Majelis Rendah yang dapat dibubarkan oleh perdana menteri. Setengah dari total 248 anggota Majelis Tinggi dipilih setiap tiga tahun untuk mencegah pergantian seluruh kursi secara bersamaan.
Dari total 125 kursi yang diperebutkan, termasuk satu untuk mengisi kekosongan, 75 dipilih dari distrik pemilihan dan 50 melalui sistem perwakilan proporsional. Sekitar 520 kandidat bersaing dalam pemilu ini.
Tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 58,52 persen pada Senin, pukul 4 pagi waktu setempat, meningkat dari 52,05 persen yang tercatat pada pemilu Majelis Tinggi tahun 2022.
Sebanyak 26 juta orang memberikan suara awal karena pemilu kali ini berlangsung di tengah akhir pekan panjang selama tiga hari.
Sumber: Kyodo-OANA
