Jakarta – Komisi VII Dorong Kebijakan Ekonomi yang Bijak
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengimbau agar pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi ekonomi dengan pendekatan yang bijaksana. Kebijakan ini meliputi pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengurangan batasan impor. Menurut Chusnunia, dalam menghadapi perubahan kebijakan perdagangan internasional seperti tarif resiprokal dari Amerika Serikat, ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan dukungan terhadap industri dan produk dalam negeri.
Chusnunia menyatakan bahwa meskipun pemerintah berupaya memperluas hubungan perdagangan, penting untuk memastikan agar kebijakan tersebut memberi ruang bagi pertumbuhan industri nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Dia menekankan bahwa industri lokal memiliki potensi besar serta daya saing yang terus meningkat. Oleh karena itu, kebijakan nasional seharusnya memperkuat ekosistem industri, bukan malah melemahkan posisinya di pasar domestik.
Chusnunia menilai keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan terhadap industri lokal adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Lebih lanjut, Chusnunia menegaskan pentingnya TKDN sebagai alat strategis untuk memajukan transfer teknologi, menyerap tenaga kerja, dan memajukan kemandirian industri nasional.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan para menteri terkait untuk menyusun peraturan mengenai TKDN agar lebih fleksibel, sehingga dapat mempertahankan daya saing industri Indonesia di kancah internasional.
