KPK: Singapura Menolak Permintaan Penangguhan Paulus Tannos
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Pemerintah Singapura menolak permohonan penangguhan pelarian dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), yang melibatkan Paulus Tannos.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, lembaga antirasuah tersebut memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah Singapura tersebut.
“KPK menyambut baik keputusan Pengadilan Singapura yang menolak permohonan penangguhan Daftar Pencarian Orang (DPO) Paulus Tannos (PT), sehingga PT akan tetap menjalani penahanan,” ujar Budi ketika dihubungi oleh BERITA HARIAN ONLINE dari Jakarta, Selasa.
Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa sidang pendahuluan terkait kelayakan ekstradisi Paulus Tannos dijadwalkan pada 23-25 Juni 2025.
“KPK berharap proses ekstradisi DPO PT berjalan lancar dan menjadi contoh baik dalam kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Di sisi lain, Budi menyatakan bahwa KPK secara aktif telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk memenuhi dokumen yang diperlukan dalam proses ekstradisi tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan optimisme bahwa Pemerintah Singapura akan menyetujui permintaan ekstradisi Paulus Tannos.
“Kami tetap optimis bahwa ekstradisi pertama ini dapat terealisasi dan menjadi pembelajaran di masa depan,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6).









