Lampung Dapatkan Alokasi Kegiatan Kehutanan Rp7,6 Miliar di 2025
Ada alokasi kegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan penyerapan karbon, seperti melalui kegiatan patroli perlindungan hutan.
Bandarlampung (BERITA HARIAN ONLINE) – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung menyatakan bahwa pada tahun 2025, daerah tersebut akan menerima alokasi anggaran untuk kegiatan kehutanan yang mencapai Rp7,6 miliar.
“Tahun ini, Provinsi Lampung memperoleh pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) senilai Rp7,6 miliar dari usulan semula sekitar Rp21 miliar,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, di Bandarlampung, Sabtu.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kehutanan di Lampung selama satu tahun.
“Setelah pembahasan selesai, disepakati anggaran sebesar Rp7,6 miliar. Namun, dana tersebut belum disalurkan karena masih ada pembahasan lebih lanjut. Diharapkan bulan ini anggaran sudah dapat direalisasikan,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan di sektor kehutanan yang tersebar di beberapa bidang, dengan fokus utama meningkatkan penyerapan karbon.
“Ada alokasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan penyerapan karbon, seperti patroli perlindungan hutan dan kegiatan terkait penanaman atau rehabilitasi hutan,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa pihaknya berencana melakukan pembinaan bagi masyarakat di sekitar hutan agar dapat mendukung konservasi hutan.
“Selain itu, dengan dana tersebut kami merencanakan untuk memberikan bantuan kepada petani. Bantuan ini bertujuan mendukung pelaksanaan perhutanan sosial yang masih perlu ditingkatkan dari segi organisasi, usaha, dan aspek lainnya, dan ini dilakukan melalui anggaran ini,” tambahnya.
Dia berharap dengan adanya berbagai kegiatan ini, pelestarian hutan serta konservasi dapat terlaksana dengan baik, dan kesejahteraan petani serta masyarakat di sekitar hutan dapat meningkat.
“Usaha mereka harus lebih baik agar dapat menikmati manfaat dari pengelolaan hutan. Setelah mendapatkan legalitas pengelolaan, mereka bisa lebih sejahtera. Bantuan ini diharapkan mendorong perubahan pola budidaya sehingga nilai ekonominya meningkat dan nilai ekologisnya juga bertambah,” katanya.
