Jakarta – Anggota Dewan Ungkap Kendala Penerima KJP dengan Bank DKI
Elva Farhi Qolbina, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, menyatakan telah mendapatkan laporan bahwa sejumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menghadapi hambatan, termasuk ketidakmampuan membeli barang-barang pendidikan dengan Bank DKI.
“Saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak dapat melakukan pembelian kebutuhan mereka menggunakan Bank DKI,” ungkap Elva di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa banyak laporan yang mengindikasikan para penerima KJP mengalami kesulitan melakukan pembayaran dengan bank tersebut.
Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 sejak tanggal 8 April 2025.
Elva menambahkan, masalah ini menambah catatan buruk dalam pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.
“Dalam situasi seperti ini, nasabah atau pengguna yang dirugikan, sehingga kehidupan mereka terganggu,” tambahnya.
Ia menyoroti bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilakukan secara bertahap dan menyasar 707.622 peserta didik dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
“Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwa ini adalah masalah serius. Pencairan dana KJP Plus seharusnya tidak terhambat karena berdampak pada kebutuhan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” tegasnya.
Elva mendesak pimpinan Bank DKI untuk segera mengatasi permasalahan ini dan mengevaluasi layanannya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami juga berharap Bank DKI segera memberikan jawaban atas keresahan ini agar masyarakat bisa kembali percaya bahwa uang mereka, terutama dana KJP Plus, aman disimpan di sana,” tambahnya.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI mengalami gangguan. Meski begitu, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan dana serta data nasabah tetap aman.
Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya.
