Pemberantasan Pungli di Jakarta Harus Dilakukan Secara Konsisten
Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, meminta Pemprov DKI untuk memberantas pungutan liar (pungli) tidak hanya saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.
Menurut Brando, masyarakat Jakarta berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa pungli dalam segala urusan. Ia menilai, inisiatif antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis merupakan langkah positif yang harus terus dikembangkan.
Inisiatif Antipungli
Brando menegaskan bahwa dalam acara besar seperti mudik, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar. Oleh karena itu, ia ingin menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar program antipungli tidak hanya berlaku saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor lain di Jakarta.
Ia juga menyarankan agar pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli. Brando berharap masyarakat berani melapor dan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh inspektorat.
Komitmen Pemprov DKI Jakarta
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli, termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap hal itu saat membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat.
Pramono menegaskan bahwa program mudik gratis ini harus bebas dari pungli. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan baik dan antipungli. Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pungli melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar atau unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap posko mudik.
