Legislator: Kebijakan Cukai Seimbang Sangat Diperlukan
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – M. Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, menyoroti pentingnya merumuskan kebijakan cukai yang seimbang agar konsumsi tidak beralih ke produk tembakau yang tidak memberikan kontribusi pada penerimaan negara.
“Merumuskan kebijakan cukai yang seimbang sangatlah penting untuk mencegah pergeseran konsumsi ke produk yang tidak tercatat atau tidak mendukung penerimaan negara,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa.
Pernyataan ini muncul menanggapi rencana perubahan kebijakan yang menaikkan tarif cukai rokok, yang berpotensi mempengaruhi daya beli konsumen, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta mempengaruhi stabilitas penerimaan negara.
Data menunjukkan bahwa mayoritas konsumen rokok murah berada di kelompok pendapatan sekitar UMR atau lebih rendah. Produk rokok seharga Rp13.000–Rp15.000 per bungkus masih menjadi pilihan utama, sementara kenaikan tarif cukai bisa meningkatkan harga jual ke kisaran Rp20.000 per bungkus atau lebih.
Misbakhun menyoroti peran penting pabrik rokok skala menengah dalam mendukung ekonomi lokal. Pabrik-pabrik ini tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga menggerakkan sektor pendukung seperti petani, pedagang kecil, distributor, dan pekerja informal lainnya dalam industri tembakau.
“Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan menekan pabrikan menengah, efek domino seperti penurunan serapan tenaga kerja dan gangguan ekonomi lokal bisa terjadi. Ini jelas bertentangan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi dominasi perusahaan besar dalam industri rokok jika kebijakan hanya mendukung usaha besar dan berbasis otomatisasi, sementara pabrik kecil dan menengah yang lebih padat karya menghadapi tantangan besar untuk bertahan.
Menurut data Asosiasi Industri Rokok, sekitar 70 persen produksi nasional dikuasai oleh perusahaan besar, sedangkan pabrikan kecil-menengah hanya memiliki porsi pasar yang terbatas.
“Jika konsentrasi pasar terus meningkat, iklim persaingan sehat akan berkurang dan keberlangsungan usaha menengah terancam,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2025–2030.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang mempertimbangkan daya beli masyarakat akan lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Jika pendekatannya hanya mengejar target tahunan tanpa memerhatikan realitas sosial ekonomi, kebijakan ini bisa melemahkan basis penerimaan cukai itu sendiri,” katanya.
Komisi XI DPR RI, lanjutnya, berencana mengundang Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan jajaran Kemenkeu untuk diskusi mendalam terkait arah kebijakan penerimaan dari sektor tembakau dalam kerangka RAPBN 2026.
“Dengan pendekatan komprehensif berbasis data, diharapkan kebijakan dapat menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan keberlanjutan industri skala menengah dan stabilitas ekonomi lokal,” demikian ujar Misbakhun.
