Menyempurnakan Strategi Komunikasi untuk Memelihara Kepercayaan Publik

Pola komunikasi pemerintah harus bersifat jujur, tanpa agenda tersembunyi, dengan mengutamakan empati…

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Di tengah derasnya kritik terhadap pendekatan komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa model komunikasi pemerintahannya masih memerlukan banyak perbaikan.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Prabowo menyatakan bahwa ia berpegang pada prinsip evidence-based performance. Ia tidak gemar berbicara panjang lebar tanpa diiringi bukti nyata.

Presiden juga mengakui bahwa situasi ini adalah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dia bertekad agar pemerintah lebih proaktif dan komunikatif dalam menghadapi permasalahan di masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengundang para pemimpin redaksi media massa untuk berdialog langsung, agar mereka mendapatkan informasi langsung dan utuh dari Presiden.

Menurut Stromback & Kiousis dalam buku Political Public Relations: Concepts, Principles, and Application, seorang presiden berperan penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi pemberitaan.

Sebagai tokoh utama, presiden memiliki kemampuan mempengaruhi arah opini dalam agenda politik untuk membangun persepsi publik mengenai kebijakan dan program pemerintah. Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara Presiden dan publik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyampaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Tata Kelola

Strategi komunikasi memainkan peran krusial dalam ekosistem kepemerintahan. Tata kelola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dirancang dalam kebijakan yang tidak birokratis dan bersifat dinamis.

Kegagalan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak signifikan, seperti hilangnya kepercayaan publik dan krisis legitimasi.

Ahli komunikasi dan kritikus media Neil Postman, dalam bukunya Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, mengkritik politik komunikasi yang manipulatif.

Perilaku ini, menurut Postman, dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, sehingga pemerintah harus menerapkan komunikasi yang transparan dan jujur.

Dalam sistem demokrasi, komunikasi adalah tulang punggung pemerintah untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Ketidakefektifan model komunikasi dapat menghancurkan citra positif pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan tata kelola komunikasi khusus yang dikelola oleh tim ahli, profesional, dan praktisi media yang berkomitmen mendukung dan membangun integritas pemerintah.

Model Komunikasi

Komunikasi pemerintah harus jelas, tidak terlalu teknis, dan tanpa kompleksitas. Konten harus berdasarkan data dan fakta dari sumber yang kredibel, serta tidak mengandung unsur manipulatif dan konfrontatif.

Dalam memainkan isu strategis, pemerintah harus melibatkan partisipasi publik, dan menggunakan bahasa yang inklusif agar masyarakat merasa menjadi bagian dari strategi tersebut.

Edward Bernays, pakar hubungan masyarakat, berpendapat bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dipengaruhi melalui psikologi menggunakan metode psikoanalisis, di mana pemerintah dapat membentuk opini publik melalui agenda setting bersama.

Pola komunikasi pemerintah harus jujur, tanpa agenda tersembunyi, dan menonjolkan empati sebagai bukti bahwa pemerintah memahami kebutuhan masyarakat.

Dengan narasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun kesadaran publik untuk memahami isu-isu strategis dan program prioritas yang sedang dijalankan.

Narasi yang baik juga memperkenankan publik untuk berpartisipasi melalui umpan balik yang dapat memperkuat proses pengambilan keputusan.

Narasi Tunggal

Narasi tunggal adalah strategi penyampaian informasi dengan satu perspektif, sehingga publik mudah memahami pesan yang disampaikan tanpa bias, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan menghindari tanggapan spekulatif.

Konsep narasi tunggal telah ada sepanjang sejarah komunikasi, namun beberapa pakar telah berkontribusi pada pengembangannya.

Salah satunya dengan menawarkan konsep narasi tunggal. Narasi dalam satu perspektif oleh satu narator menciptakan kedekatan antara publik dan pemerintah, menghindari pandangan berbeda dalam melihat satu masalah.

Walter Fisher, pakar komunikasi, mengembangkan teori Narrative Paradigm, bahwa narasi adalah cara utama memahami dan mengkomunikasikan pengalaman secara retorik.

Membangun narasi tunggal melalui agenda setting bersama dapat dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi relevan dengan isu-isu strategis, kemudian menentukan tema dan merancang kerangka narasi dengan jelas dan terstruktur.

Narasi tunggal bukan untuk mengkooptasi isu, namun untuk memudahkan publik memahami pesan pemerintah, menghindari miskomunikasi seperti yang disampaikan Presiden Prabowo.

*) Dr Eko Wahyuanto, MM adalah dosen Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Komdigi Yogyakarta