Menkeu: Bantuan Sosial Sembako Tersalurkan Rp20,26 Triliun Hingga 9 Juli
Bansos sembako kini diberikan dalam bentuk uang tunai. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako telah mencapai angka Rp20,26 triliun dan diterima oleh 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per 9 Juli 2025, yang mana ini merupakan 97,22 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 18,8 juta KPM.
“Bansos sembako sekarang disalurkan dalam bentuk tunai. Setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200 ribu setiap bulan,” ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang memadai.
Bantuan sosial sembako ini diharapkan dapat membantu para penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan gizi seperti beras, protein hewani, buah-buahan, dan sayuran.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyaluran bansos sembako dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya, bantuan ini disalurkan kepada KPM berdasarkan data sosial ekonomi terbaru yang disediakan oleh pemerintah, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Bansos sembako bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga merupakan upaya dari APBN #UangKita untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Semoga Bansos ini memberikan manfaat yang besar bagi penerima dan membawa efek positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) sejumlah Rp48,8 triliun hingga 31 Mei 2025, yang merupakan 32,6 persen dari target APBN.
Realisasi tersebut mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan bahwa perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh program yang bersifat triwulanan.
Namun, Wamenkeu menyatakan akan ada percepatan penyaluran bansos pada bulan Juni, termasuk belanja bansos yang datanya saat ini sedang disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan II-2025 akan diselesaikan pada Juni, sehingga memang belum terekam pada bulan Mei,” ujar Suahasil.
