Menteri Pertanian Soroti Pentingnya Pengurangan Regulasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa pengurangan regulasi merupakan langkah krusial agar sektor pertanian dapat berkembang dengan lebih cepat, efisien, dan langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Amran menyebutkan bahwa selama masa jabatannya, Kementerian Pertanian telah menghapus ratusan regulasi yang dinilai menjadi penghalang, termasuk kebijakan subsidi pupuk yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak.
“Benar sekali. Selama di sektor pertanian, sudah sekitar 240 regulasi yang kami hapus sejak periode pertama hingga ketiga saya menjabat sebagai menteri. Termasuk baru-baru ini mengenai pupuk. Kami menyingkirkan regulasi yang menghambat. Kenapa harus ribet? Kita langsung bypass saja,” ujar Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Mentan tersebut merespons pertanyaan media terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus peraturan teknis terkait impor.
Mentan menyatakan dukungannya karena dirinya sudah melakukan pemangkasan terhadap berbagai regulasi yang menghambat kemajuan pertanian.
Amran menjelaskan bahwa sebelumnya distribusi pupuk memerlukan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta lebih dari 500 bupati dan wali kota sebelum dapat disalurkan kepada para petani.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden dan penyederhanaan peraturan menteri, distribusi pupuk kini langsung dari produsen ke kelompok tani, membuat proses dan waktu pengiriman lebih efisien.
Amran mencontohkan dampak positif dari deregulasi tersebut, yakni peningkatan serapan beras hingga 1,1 juta ton hanya dalam tiga bulan, meningkat drastis dibandingkan rata-rata tahunan lima tahun terakhir yang hanya mencapai 1 juta ton.
“Apa yang terjadi? Produksi beras kita meningkat 62 persen. Itu kata BPS (Badan Pusat Statistik), bukan Kementerian Pertanian. Agar tidak timbul polemik,” tegasnya.
“Dampaknya pada Januari-Februari-Maret (2025) ini serapan gabah setara beras mencapai 1,1 juta ton. Sebelumnya, lima tahun terakhir hanya 1 juta ton per tahun. Bayangkan lonjakannya yang mencapai 2.000 persen dalam tiga bulan. Itulah pentingnya perbaikan regulasi kita,” tambah Mentan.
Ia menekankan bahwa kebijakan harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, baik dalam ekspor maupun impor, dengan mengutamakan manfaat langsung bagi petani dan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Kebijakan ekspor komoditas seperti kelapa dipermudah karena harga pasar sedang tinggi, sementara impor bahan baku juga diperlonggar jika diperlukan untuk menstabilkan harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Yang dimaksud Presiden adalah kebijakan yang paling menguntungkan rakyat Indonesia. Apapun modelnya, baik impor maupun ekspor, yang penting menguntungkan rakyat,” tegas Mentan.
“Ekspor kelapa dipermudah karena harga sedang bagus. Benar, kan? Jika kita perlu impor bahan baku, kita permudah juga. Kenapa? Agar rakyat mendapatkan harga yang baik,” tambahnya.
Menurut Amran, semua regulasi harus dibangun dengan dasar keberpihakan kepada rakyat, tanpa kepentingan kelompok tertentu, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pangan dan perdagangan global yang terus berubah.
“Sederhana, kan? Intinya, semua regulasi yang kita bangun harus demi kepentingan rakyat. Jangan ada kepentingan oknum,” kata Mentan.
