Menteri PKP Berencana Memperluas Target Penerima Pembiayaan Rumah Bersubsidi
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), berencana untuk memperluas target penerima manfaat pembiayaan rumah bersubsidi dengan fokus pada para pekerja sektor informal.
“Selain itu, saya akan mempertimbangkan tambahan lainnya untuk mendukung wong cilik, fokus utama kami adalah sektor informal,” ungkap Ara di Jakarta, Rabu.
Menurut Ara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP juga harus memperhatikan para pekerja sektor informal yang tidak bergaji tetap.
Pekerja informal yang tidak menerima gaji tetap, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan lainnya harus mendapatkan perlakuan yang adil seperti pekerja formal, termasuk akses ke pembiayaan rumah bersubsidi dari bank.
“Saat ini, kami sedang melakukan survei dan berbagai persiapan, tetapi kami harus melakukannya. Sebagai sebuah negara, kita tidak hanya mengerjakan yang mudah, namun jika diperlukan, yang sulit pun harus kita kerjakan,” tambah Ara.
Sebagai informasi, pada tahun 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah mengalokasikan pembiayaan untuk perumahan bersubsidi sebanyak 20.000 unit rumah bagi tenaga pendidik (guru), yang telah dilakukan akad massal pada 25 Maret 2025, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.
Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI, dengan groundbreaking yang telah dilaksanakan di Serang pada 9 Maret lalu.
Untuk tenaga perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, telah dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah, dengan rencana akad dan serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang.
Penyaluran juga mencakup 20.000 unit rumah untuk tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dengan rencana akad dan serah terima kunci pada 8 Mei 2025 mendatang.
Lebih lanjut, alokasi FLPP tahun 2025 juga diperuntukkan bagi pegawai Kementerian Dalam Negeri dengan 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan dengan 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik dengan 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 3.000 unit rumah, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan 2.000 unit rumah.
Tidak hanya itu, alokasi dana FLPP juga disiapkan bagi pekerja dengan pendapatan tidak tetap, seperti nelayan, petani, dan buruh, masing-masing mendapatkan 20.000 unit rumah, serta 2.000 unit rumah untuk pengemudi transportasi online dan 1.000 unit rumah untuk Asisten Rumah Tangga.
BP Tapera juga menyediakan 1.000 unit rumah untuk wartawan dengan kerja sama dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini telah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
