Menteri PKP Laporkan Masalah Meikarta kepada Presiden Prabowo
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Maruarar Sirait, yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), telah memberikan laporan mengenai keluhan korban Meikarta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Saya sudah menyampaikan bahwa pengaduan terbanyak saat ini terkait Meikarta, dan meminta agar masalah ini diselesaikan serta pihak yang bertanggung jawab harus menanggung akibatnya,” ungkap Ara dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Selain masalah Meikarta, Ara juga mengangkat masalah dugaan penyimpangan dalam pembangunan 2.100 rumah bagi mantan pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
Saya sudah melaporkan mengenai rumah bagi mantan pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI, karena tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto pernah memperjuangkan Merah Putih di sana dan sangat peduli dengan masalah ini,” tambahnya.
Ara telah mengajukan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan dugaan penyimpangan dalam pembangunan rumah bagi mantan pejuang Timor-Timur, kepada Presiden RI dan meminta agar kedua masalah ini diselesaikan.
Dua masalah ini sudah saya laporkan dan diminta untuk diselesaikan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan,” tegasnya.
Untuk informasi, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan memanggil Direktur Lippo Group, John Riady, pada minggu depan untuk membahas penyelesaian masalah korban Meikarta.
Ara berencana memanggil Direktur Lippo Group tersebut setelah kembali dari Qatar, di mana ia mendampingi Presiden RI dalam kunjungan ke negara Timur Tengah itu.
Pertemuan tersebut, kata Ara, akan bersifat terbuka dan akan diliput oleh media.
Kementerian PKP kembali mengadakan pertemuan antara konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan penyelesaian masalah kompensasi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.
Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta Kementerian PKP untuk membantu menyelesaikan masalah yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun, yaitu unit hunian yang mereka beli belum terwujud sementara mereka diwajibkan membayar KPR setiap bulan dengan jumlah yang cukup besar.
