Ahli: Pentingnya Sistem Komunikasi Internal yang Efektif dalam Pemerintahan
Seorang ahli komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menekankan pentingnya pengembangan sistem komunikasi internal yang efektif dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Nyarwi menilai bahwa sistem ini harus mencakup Prabowo sebagai Kepala Negara, para menteri atau pimpinan lembaga, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).
“Saya pikir perlu dibangun sistem komunikasi internal yang kuat antara Presiden dan semua pihak terdekat, seperti Seskab (Sekretaris Kabinet), Sesneg (Sekretaris Negara), Kantor PCO, dan kementerian,” ujar Nyarwi saat dihubungi oleh BERITA HARIAN ONLINE di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, penataan domain komunikasi di antara tiga pihak internal pemerintahan ini sangat penting, yakni dalam hal penyampaian komunikasi publik yang menjadi domain Presiden, menteri, dan PCO.
“Harus ditata lebih baik, misalnya dengan menentukan aspek mana yang merupakan domain komunikasi dari PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan,” lanjutnya.
Kedua, ia menambahkan, adalah penentuan domain dari menteri-menteri saat mereka menyampaikan komunikasi ke publik, termasuk materi bidang mereka, kemajuan kinerja pemerintah, dan kendala yang dihadapi.
“Yang ketiga adalah domain Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden,” kata Nyarwi.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari kebingungan publik akibat tumpang tindih komunikasi di antara tiga pihak internal tersebut.
“Sering kali publik menjadi bingung ketika Presiden mengemukakan A, tetapi kementerian mengatakan hal yang berbeda, atau ketika PCO tidak selaras,” ungkapnya.
Selain menyampaikan pencapaian pemerintah, ia menekankan perlunya strategi komunikasi di kalangan internal pemerintahan dalam menanggapi isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat untuk memberikan kepastian publik.
“Menanggapi isu-isu penting yang berkembang di masyarakat, keresahan-keresahan yang muncul, atau opini-opini yang perlu direspons,” katanya.
Dalam meningkatkan strategi komunikasi pemerintah, ia menilai perlu adanya pembangunan budaya komunikasi publik dan politik di internal pemerintahan, terutama dalam memahami pesan dan gaya komunikasi Prabowo sebagai Presiden RI.
“Ada kebutuhan untuk membangun budaya komunikasi yang memiliki identitas, corporate culture komunikasi yang jelas, dan memahami dengan tepat apa yang diinginkan Pak Prabowo tanpa menunggu atau salah tafsir,” ucapnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan jalur komunikasi yang terbuka di dalam internal pemerintahan.
“Dan tentu saja diperlukan orang-orang yang kompeten, yang memiliki style yang sesuai sebagai representasi suara Istana, suara Presiden, dan suara Pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan segera memperbaiki kelemahan dalam strategi komunikasi pemerintah kepada publik yang terjadi selama 150 hari pertama masa kepemimpinannya.
Dalam wawancara dengan tujuh jurnalis melalui siaran TVRI yang diikuti di Jakarta, Selasa (8/4), Kepala Negara mengakui bahwa kelemahan komunikasi publik yang ada adalah tanggung jawab pribadinya.
“Saya mengakui bahwa selama 150 hari pertama, menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang sebenarnya salah,” kata Prabowo menanggapi kritik komunikasi pemerintah yang disampaikan Pemred Detikcom, Alfito Deannova Gintings.
