Pemerintah Tetapkan Promo Gratis Ongkir Berlaku Tiga Hari Setiap Bulan
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah menetapkan promo gratis ongkos kirim di platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang diterapkan selama tiga hari dalam satu bulan.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 8 tahun 2025 terkait Layanan Pos Komersial. Tujuannya adalah untuk memastikan persaingan yang adil antara pelaku usaha e-commerce dan layanan pos komersial.
“Kami ingin persaingan di industri ini berlangsung secara sehat. Kami akan memantau agar persaingan tetap fair dan sehat,” ujar Direktur Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital, Gunawan Hutagalung, di Jakarta pada Jumat.
Gunawan menyatakan bahwa pembatasan promo gratis ongkos kirim ini berlaku khusus untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau jika diskon membuat tarif layanan pos komersial lebih rendah dari biaya pokok layanan.
Pasal 41 dalam peraturan menteri tersebut mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkir. Perhitungannya didasarkan pada biaya yang mencakup biaya produksi atau operasional ditambah margin.
Biaya produksi atau operasional meliputi berbagai komponen seperti biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta biaya dari kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan pelaku usaha atau individu.
Pasal 45 menyebutkan bahwa penyelenggara layanan pos komersial dapat memberikan potongan tarif sepanjang tahun, asalkan tarif setelah diskon tidak lebih rendah dari biaya pokok layanan. Apabila diskon membuat tarif jatuh di bawah biaya pokok, maka hal tersebut hanya boleh berlaku dalam periode terbatas.
Namun, penyedia layanan memiliki opsi untuk mengajukan perpanjangan periode promo yang kemudian akan dievaluasi oleh pihak Kemkomdigi dengan mempertimbangkan harga rata-rata di industri.
“Standar yang ditetapkan adalah tiga hari, tetapi jika mereka ingin memperpanjang, mereka harus meminta evaluasi kepada kami. Kami akan melihat apakah harga tersebut masih layak untuk diperpanjang atau tidak,” ungkap Gunawan.
