Pemerintah Berupaya Agar Sertifikat HKI Dapat Digunakan Sebagai Jaminan KUR
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk memanfaatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Usulan ini dikemukakan dalam pertemuan antara Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada hari Selasa, 6 Mei. Ide ini dianggap bisa menjadi solusi atas tantangan pembiayaan yang sering dialami oleh para pelaku ekonomi kreatif.
Maman menyatakan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki prospek yang besar, namun sifat produknya yang abstrak atau tidak berwujud seringkali menjadi kendala dalam memperoleh pembiayaan.
“Selama ini, banyak pelaku ekraf memiliki ide dan konsep yang luar biasa, namun tidak memiliki aset fisik untuk dijadikan agunan. Kami sepakat untuk mendorong agar sertifikat HKI, seperti merek, desain, hingga karya digital, bisa dipakai sebagai jaminan pembiayaan KUR,” ujar Maman dalam rilis pers kementerian pada hari Rabu.
Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM mengelola plafon KUR 2025 sebesar Rp300 triliun yang bisa digunakan oleh semua pelaku UMKM, termasuk para pegiat ekonomi kreatif. Ia juga terbuka untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan teknis pelaksanaan bersama Kemenekraf.
“Ini bisa menjadi langkah penting agar pegiat ekraf tidak lagi tersisih hanya karena produk yang diagunkan bersifat tidak berwujud,” katanya.
Selanjutnya, Menteri UMKM mengajak Kemenekraf untuk berkolaborasi dalam lima prioritas utama, termasuk integrasi data UMKM melalui program SAPA UMKM, sinergi program wirausaha kreatif, program startup kreatif dan berbasis digital, penguatan ekosistem UMKM kreatif dan pelatihan, serta pendampingan UMKM.
Saat ini, Kementerian UMKM sedang mengembangkan aplikasi SAPA UMKM untuk mengintegrasikan data seluruh pengusaha UMKM, termasuk pelaku ekonomi kreatif, dalam satu platform.
Sebagai dukungan infrastruktur, Kementerian UMKM juga sedang mendirikan Startup Hub, sebuah pusat kegiatan ekonomi kreatif yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan dan kreatif.
“Kami berharap Startup Hub ini menjadi tempat berkumpulnya pegiat ekraf. Gedung ini terbuka untuk pelatihan, kurasi produk, hingga acara kreatif lainnya,” ungkap Maman.
Teuku Riefky menyambut baik rencana kerja sama ini dan menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM.
Ia menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti secara teknis, membuka peluang untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian.
