Pemprov Kaltim dan Komisi VI DPR Fokus pada Ketahanan Pangan dan Energi
Pemerintah pusat harus memberi perhatian kepada masyarakat Kaltim, mengingat banyaknya potensi sumber energi dan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari provinsi ini.
Samarinda (BERITA HARIAN ONLINE) – Dalam kunjungan kerja reses Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan diskusi mengenai upaya menciptakan ketahanan pangan dan energi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kedatangan Komisi VI DPR RI bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Kaltim yang diwakili oleh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami membahas rasio elektrifikasi dan kebutuhan pupuk di Kaltim, serta isu energi, baik energi hijau maupun energi fosil seperti gas dan bahan bakar,” jelas Rudy.
Kunjungan ini juga melibatkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan Komisi VI, seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Pelni.
Gubernur berharap agar Kaltim dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Kaltim, khususnya dalam sistem perdagangan dan pemerataan ekonomi di IKN.
“Pemerintah pusat perlu memperhatikan masyarakat Kaltim, karena banyak potensi sumber energi dan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dari provinsi ini,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk di Kaltim guna mendukung program swasembada pangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami telah mendengar pemaparan dari Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia mengenai berbagai proyek yang telah dan akan dijalankan, termasuk rencana pembangunan pabrik baru di Bontang,” ungkap Andre.
Tantangan utama dalam produksi pupuk, menurut Andre, adalah ketersediaan dan harga gas, yang menyumbang 70 persen dari biaya produksi pupuk.
“Pupuk Indonesia meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menjamin ketersediaan dan harga gas yang stabil. Ini menjadi penentu, apakah fasilitas produksi akan dibangun di Kaltim atau Aceh,” jelasnya.
Andre menambahkan, meskipun bahan baku mayoritas diimpor, seperti fosfat dari Yordania yang telah terjalin kerja sama selama bertahun-tahun, isu ketersediaan gas menjadi lebih mendesak. Komisi VI DPR RI akan berkoordinasi dengan komisi terkait, seperti Komisi VII, untuk memastikan dukungan ketersediaan gas bagi Pupuk Indonesia.
“Program baru pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mencegah kebocoran pupuk bersubsidi sehingga sampai ke petani,” kata Andre.
Peringatan: Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita BERITA HARIAN ONLINE.
