Pemprov Lampung Berupaya Bentuk Bank Sampah Utama dan Unit
Bandarlampung (BERITA HARIAN ONLINE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya untuk membentuk satu bank sampah utama serta sejumlah bank sampah unit di berbagai area di provinsi tersebut guna mempermudah pengelolaan sampah.
“Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pengelolaan sampah, yang meliputi edukasi awal tentang pengelolaan sampah di sumbernya,” jelas Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam keterangannya di Bandarlampung, Sabtu.
Selain itu, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan sampah yang bijaksana dan mendorong tindakan nyata dalam pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
“Sebagai wujud keseriusan dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Sampah Plastik,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan pembentukan sedikitnya satu bank sampah unit (BSU) di setiap rukun warga (RW) dan satu bank sampah induk (BSI) di setiap kecamatan.
“Keberadaan bank sampah dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terutama di daerah wisata pantai di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Dia menambahkan bahwa untuk mendukung upaya ini, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan edukasi serta pendampingan dalam pembentukan dan pengembangan bank sampah.
“Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Pemerintah telah menyediakan regulasi, memberikan edukasi, dan kini saatnya semua pihak berpartisipasi dalam tindakan nyata,” katanya.
Menurutnya, melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan demi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di daerah tersebut.
