Pengelolaan Sampah Jakarta Sebagai Model untuk Ibu Kota Baru
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Pengalaman yang dimiliki Jakarta dalam hal pengelolaan sampah dapat dijadikan contoh dan pelajaran bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, pada hari Senin di Jakarta, menyatakan bahwa isu pengelolaan sampah di Jakarta saat ini menjadi daya tarik bagi berbagai pelaku usaha.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, saat ini menampung tumpukan sampah mencapai 55 juta ton, sedangkan volume sampah harian dari Jakarta mencapai 7.700 ton.
Untuk menangani tantangan ini, Jakarta berencana membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari.
“Jika 2.500×4 sesuai dengan instruksi Presiden, menjadi 10.000, maka di Bantargebang sampah tersebut dapat bertahan hingga 25-30 tahun,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen sepenuhnya mendukung pembangunan IKN dengan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama bersama PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Senin.
Pramono menyatakan bahwa kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta: PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Perumda Pasar Jaya, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai hasilnya, Pramono meminta semua jajaran direksi BUMD yang terlibat untuk memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).
“Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran pembangunan di IKN,” ungkap Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa DKI Jakarta akan menawarkan dukungan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi tantangan di IKN.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pembina BUMD (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bina Karya untuk meningkatkan kompetensi dan mempelajari pembangunan IKN.
Kerja sama ini meliputi peningkatan kompetensi dan kajian dalam pengelolaan sampah, infrastruktur, transportasi, dan pasar.
“Dalam jangka panjang, terdapat potensi kolaborasi lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembangunan IKN, termasuk dalam pengelolaan air bersih, air limbah, energi, pangan, dan pariwisata,” jelas Syaefuloh.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi dukungan Pemprov DKI dalam pengelolaan infrastruktur IKN yang akan segera diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada Otorita IKN. Kerja sama ini juga mencakup pengelolaan sampah.
Menurutnya, pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola TPST Bantargebang sangat diperlukan, mengingat TPST di IKN sudah selesai dibangun dengan kapasitas 7 ton dan volume sampah diperkirakan akan terus meningkat.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan air minum di IKN. Basuki menyebutkan bahwa proses lelang untuk pengoperasian fasilitas ini sedang berlangsung.
“Badan usaha otorita PT Bina Karya belajar dari BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, sampah, dan air. Semua itu ada di DKI Jakarta,” kata Basuki.
