Pergeseran Kebijakan TKD 2026 dan Tantangan Menuju Kemandirian Fiskal Daerah
Jika dikelola dengan komitmen bersama, pergeseran TKD dapat menjadi landasan untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Upaya pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dengan merestrukturisasi alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi saat krusial untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi antara pusat dan daerah.
Meski rencana penyesuaian anggaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala daerah, semangat untuk membangun bersama justru dapat mendorong terbentuknya strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, dalam rapat Dewan Pengurus Apkasi yang diadakan secara virtual pada 9 Agustus 2025, mengemukakan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan daerah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi yang telah diterapkan tahun ini sudah menjadi tantangan tersendiri bagi para bupati dalam menjalankan tugas.
Apabila di masa depan terjadi penyesuaian TKD, dibutuhkan strategi transisi yang matang agar daerah tetap mampu menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan yang merata.
Bursah menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan di daerah memerlukan dukungan fiskal yang memadai, terutama untuk menjaga kelancaran proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, Puskesmas, jaringan air bersih, dan irigasi.
Proyek-proyek tersebut merupakan fondasi bagi aktivitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Di wilayah terpencil, keberadaan infrastruktur ini bahkan menjadi penentu akses warga terhadap layanan dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan memerlukan kesinambungan dukungan anggaran.
Penyesuaian TKD sebaiknya tidak mengganggu pencapaian target-target tersebut. Sebaliknya, kebijakan ini dapat menjadi saat yang tepat untuk memperkuat mekanisme perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien di tingkat daerah.
Dari perspektif pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang cermat akan membantu menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bursah mengajak seluruh pihak untuk memastikan agar layanan kesehatan tetap terjangkau, fasilitas pendidikan tetap terawat, dan infrastruktur perdesaan seperti jalan pertanian terus mendapat perhatian.
Langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan sektor-sektor produktif lokal.
Dalam menyikapi kebijakan pusat, Apkasi menegaskan kesiapan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menilai dampak penyesuaian TKD secara objektif.
Dengan memahami kondisi riil di lapangan, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengakomodasi kebutuhan mendesak, sekaligus menjaga arah pembangunan jangka panjang.
Penyesuaian anggaran ini juga membuka peluang bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan bernilai tambah, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan.
Inovasi ini akan membantu daerah mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal. Dengan dukungan regulasi yang tepat, langkah-langkah ini dapat diimplementasikan tanpa membebani masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk memperkuat prinsip keadilan fiskal melalui kebijakan ini.
