PHRI DIY Siap Panggil Ribuan Pekerja Setelah Anggaran Pemerintah Dibuka
Yogyakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut pembukaan blokir anggaran pemerintah sebagai angin segar untuk bisa memanggil kembali lebih dari 5.000 pegawai hotel/restoran yang saat ini masih dirumahkan.
“Kami sungguh berharap hal ini bisa terwujud dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas kami, sehingga kami bisa bangkit dan para pekerja yang ‘unpaid leave’ (dirumahkan tanpa gaji) bisa kami pekerjakan lagi,” ujar Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono dalam sambungan telepon di Yogyakarta, Jumat.
Dedi menjelaskan, hingga awal Mei 2025, sekitar 5.800 karyawan hotel/restoran di DIY masih dalam status dirumahkan sementara tanpa menerima gaji.
Mereka berasal dari berbagai jenis hotel, mulai dari non-bintang hingga bintang lima, yang terpaksa melakukan penghematan sejak awal tahun akibat minimnya kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah.
Selama blokir anggaran pemerintah berlangsung, pengeluaran negara untuk kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di DIY hampir terhenti total.
Ia mengakui bahwa MICE selama ini menjadi salah satu andalan bagi hotel dan restoran di DIY, terutama di segmen bintang tiga ke atas.
“Awalnya saya kira dampaknya hanya dirasakan oleh hotel bintang tiga, empat, dan lima, tetapi ternyata hotel bintang dua, satu, dan non-bintang juga terdampak. Karena perputaran uang tidak berjalan maksimal, daya beli masyarakat menjadi rendah,” jelasnya.
Kendati demikian, Dedi menyebutkan bahwa rencana pemanggilan kembali karyawan hotel yang dirumahkan tidak bisa segera dilaksanakan sebelum ada pemulihan reservasi atau kegiatan MICE kementerian.
“Kami akan memanggil sekitar 5.800 orang itu. Namun pembukaan anggaran pemerintah tidak langsung berujung pada reservasi, pasti melalui proses. Kami masih menunggu hal itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dedi berharap kementerian/lembaga pemerintah segera melaksanakan kegiatan mereka melalui belanja anggaran di sektor jasa, terutama dengan memesan layanan hotel dan restoran.
Dia mengakui bahwa kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih sangat kecil karena mereka juga memperketat pengeluaran.
“Saya berharap anggaran tersebut segera dibelanjakan dan reservasi di hotel-hotel kami dapat segera dilakukan,” ucapnya.
Dedi menyebutkan bahwa pada Mei 2025, tingkat reservasi hotel di DIY mulai membaik mencapai 45 hingga 50 persen. Dengan adanya dua hingga tiga libur panjang, PHRI menargetkan okupansi terus meningkat.
“Kami berharap tingkat okupansi akan meningkat karena liburan yang cukup banyak dan kami memiliki harapan besar untuk mencapai target okupansi 80 persen pada Mei ini,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah telah membuka anggaran yang sebelumnya diblokir dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 yang dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah selesai. Laporan tersebut dilakukan pada 7 Maret 2025.
Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan prioritas pemerintah.
“Dengan anggaran sebesar Rp86,6 triliun yang telah dibuka blokirnya, kini dapat dibelanjakan kembali,” ujar Suahasil.
